12 Daerah Sinergi Percepat Pembangunan di Daerah Perbatasan Melalui Borderline Economic Summit 2019

Bogor Now Hukum

KORANBOGOR.com,SUKARAJA-Bupati Bogor Ade Yasin membuka Forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12).BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.

Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit, yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.

“Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan,” tuturnya.

Setidaknya ada delapan isu strategis dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Isu pertama, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT. Ketiga, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api. Keempat, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang. Kelima, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh. Keenam, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Ketujuh, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung. Kedelapan yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.

Selain itu, Ade melanjutkan, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok). Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang). Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).

“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi. Serta penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya. Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.

“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.

Menurut Uu, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan. Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada perwakilan dari 12 Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlibat dalam Borderline Economic Summit (BES) 2019 agar melanjutkan segala pembahasannya di WhastApp Group (WAG) bernama Focus Borderline Economic Bogor, yang ia singkat menjadi ‘Focus BEB’.

“Akan kita mulai, siapa yang jadi adminnya. Kemudian perbincangannya dimulai dari problem statemen, tersumbatnya dimana, jadi informasi itu cepat kita lakukan,” ujarnya usai acara yang berlangsung di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurutnya, forum tersebut bisa menjadi terobosoan lintas Pemda untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan yang ia anggap rentan adanya ego sektoral.

“Sering kali kerja sama tidak bisa dilakukan. Ada daerah yang merasa superlatif ada juga yang lain merasa minder. Dengan cara-cara seperti ini akan menembus kebuntuan,” kata Suharso.

Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi menegaskan, BES dilakukan untuk menciptakan pembangunan di 12 Kota/Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

“Dalam menangani kawasan perbatasan ini, memang perlu adanya kebersamaan. Sehingga bisa meningkatkan kesepemahaman, dalam mendukung dan meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan,” bebernya.

Menurutnya, sesuai arahan Bupati Bogor, kegiatan BES kedepannya akan dilakukan dua tahun sekali. Sehingga tahun pertama merencanakan, tahun depan melaksanakan, akhir tahunnya bisa dievaluasi hasil pembangunannya.

“Dengan semangat kebersamaan, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan diseluruh wilayah perbatasan merata. Terlebih dengan kehadiran Bappenas RI, nantinya bisa mempetakan seluruh kebutuhan dimasing-masing wilayah perbatasan dengan tepat sasaran,” imbuhnya. (Dewi/Andi/Deri/Diskominfo Kabupaten Bogor)