5.339 Penerima Sertifikat Tanah BPN Ajukan Pinjaman Kepada PT Pegadaian

Hukum

KORANBOGOR.com,MAGELANG-Sebanyak 5.339 penerima sertifikat BPN mengajukan peminjaman pembiayaan melalui PT Pegadaian (Persero). Nasabah tersebut memanfaatkan dengan total sisa uang pinjaman mencapai Rp 377,6 miliar.

Dirut PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan dari total sertifikat lahan warga yang mencapai 16 juta, menjadi peluang bagi Pegadaian untuk memberikan pembiayaan bagi warga. Dengan adanya sertifikat tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif dan bukan untuk keperluan konsumtif.

“Tentu harapannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna karena Pegadaian memiliki produk yang memberikan pinjaman dari sertifikat tersebut demi meningkatkan taraf ekonomi mereka sehingga tercapai kesejahteraan bagi penerima sertifikat.

Apalagi syaratnya sangat mudah dan bunganya sangat ringan,” katanya di sela penandatanganan naskah kerjasama PT Pegadaian Wilayah XI Semarang dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng DIY di Magelang, baru-baru ini.

Kuswiyoto menambahkan rata-rata pinjaman sekitar Rp80 juta, jauh lebih besar dari sebelumnya dan yang menarik, NPL-nya di bawah satu persen. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil yang ikut menyaksikan proses penandatanganan menyambut baik kerja sama Pegadaian dengan BPN karena dengan adanya sertifikat, warga dapat mengajukan pembiayan melalui lembaga pembiayaan formal salah satunya Pegadaian.

Ia berharapa agar pinjaman tersebut dapat digunakan untuk modal usaha poduktif sehingga taraf ekonomi masyarakat akan meningkat dan Indonesia semakin sejahtera. Di sisi lain, BPN juga sudah menerapkan kebijakan e-office pada layanan di kantor-kantor BPN. Uji coba akan dilakukan di total 34 kantor BPN.

Pelayanan e-office itu sendiri meliputi pelayanan sertifikat, hak tanggungan online, roya, balik nama online. Layanan ini meliputi 50 persen dari seluruh layanan yang ada di BPN.

“Dengan e-Office, orang tidak perlu ke BPN bagi sertifikat yang sudah terdaftar. Kalau belum, memang masih harus secara paralel. Dan jika uji coba berhasil, maka akan kami tingkatkan ke seluruh kantor BPN seluruh Indonesia,” jelasnya. . (red)