Aher Diperiksa,KPK Kembangkan Kasus Meikarta

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta dalam kasus IWK, Jumat (4/10/2019).

Mengenakan pakaian batik, Aher menunggu di lobi KPK sebelum masuk ke ruang pemeriksaan. Hari ini merupakan penjadwalan ulang. Aher sempat dipanggil KPK pada Jumat (20/9) namun dia tak hadir. Aher sebelumnya juga pernah diperiksa pada 27 Agustus lalu sebagai saksi untuk Iwa juga. Saat itu, Aher mengatakan dia ditanya seputar fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat (BKPRD Jabar).

Dia menjelaskan fungsi BKPRD adalah memberikan rekomendasi atas izin atau non-izin. Sebelum izin tersebut diproses lebih lanjut oleh DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Aher juga mengaku tak tahu-menahu ihwal proyek Meikarta ini. Dia mengatakan hanya tahu Iwa sebagai Sekda Jabar, bukan yang lain.
Penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam dua perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Mereka adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa. Iwa ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi. Sementara, Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Penyidik KPK sebelumnya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, sebagai saksi. Eddy juga diperiksa dalam perkara dugaan suap izin proyek Meikarta dengan tersangka Sekda Jabar nonaktif, Iwa Karniwa.

“Kita periksa sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa) dalam perkara ini,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi, Jumat (4/10).

Sebelum menjerat Iwa dan Toto, KPK telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka hingga telah divonis pengadilan. Sembilan orang itu di antaranya Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group.

Billy dan kawan-kawan diduga menyuap Neneng dan beberapa kepala dinas di Kabupaten Bekasi senilai puluhan miliar untuk memuluskan izin Meikarta.