Antasari Azhar : Figur Jaksa Agung Diharapkan Independen Dan Kompeten

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Jaksa Agung sebaiknya figur mumpuni sebagai jaksa dan sangat memahami persoalan kejaksaan. Alasannya, karena jaksa agung adalah jabatan profesi.

Hal itu dikemukakan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. UU Kejaksaan diakui tidak menyebut jaksa agung sebagai jabatan karir, karena itu jaksa agung bisa berasal dari dalam dan dari luar Kejaksaan Agung.

Namun, jaksa agung sebaiknya adalah figur yang pernah menjadi jaksa dan pernah mengikuti pendidikan jaksa,” kata Antasari Azhar di Jakarta, Sabtu (19/7/2019).

Kriteria figur jaksa agung yang ideal pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini, kata Antasari, dalam pasal 9 ayat (2) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan, bahwa salah satu kriteria menjadi jaksa adalah harus lulus pendidikan dan pembentukan jaksa.

“Jaksa Agung meskipun tidak disebutkan harus dari jaksa karir, tapi disebutkan pernah menjalani pendidikan pembentukan jaksa.

Figur yang lulus dari pendidikan pembentukan jaksa, sehingga memahami kejaksaan. Kalau figur tersebut tidak pernah menjalani pendidikan jaksa, maka memerlukan waktu cukup lama untuk beradaptasi sebagai jaksa agung,” tuturnya.

Karena itu, kata Antasari, jaksa agung sebaiknya adalah jaksa aktif, jaksa yang telah pensiun, atau jaksa yang sudah pindah ke lembaga lainnya. “Ini sekadar wacana, karena penempatan jaksa agung adalah hak prerogatif presiden,” katanya.

Selain itu, jaksa agung yang ideal figur yang netral dan independen. Tidak terkait dengan kepentingan politik atau kelompok politik tertentu, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan dengan adil.

“Internal Kejaksaan Agung yang mengharapkan agar jaksa agung mendatang adalah figur yang netral dan independen, harapan itu tidak salah.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kita harapkan memilih jaksa agung dari figur yang kompeten, diutamakan jaksa karir, dan sangat memahami seluk-beluk tata kelola di Kejaksaan Agung.

Figur yang benar-benar independen dan memiliki rekam jejak baik dan bersih, sehingga dalam kerjanya dapat menegakkan supremasi hukum secara tegas dan berkeadilan,” katanya.

Pemilihan jaksa agung hendaknya tidak dipilih seperti menteri kabinet yang akan membuat kebijakan dan keputusan politik. “Jaksa agung hendaknya membuat keputusan hukum, bukan keputusan politik,” kata dia. Sebab, jaksa agung berbeda dengan menteri kabinet. Jaksa agung bertanggung jawab terhadap teknis dan administratif pada setiap tingkatan kejaksaan. Karena itu, jaksa agung hendaknya figur yang kompeten dan sangat memahami seluk-beluk tata kelola kejaksaan,” harapnya.

Sementara itu, saat ini tata kelola Kejaksaan Agung masih perlu direformasi. Meski sudah banyak perbaikan dilakukan di sana-sini, Kejaksaan Agung masih dinilai masyarakat kurang kredibel.

Ombudsman RI juga menerima kekurangan Kejaksaan Agung ini. Terbukti, Ombudsman masih menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait kinerja kejaksaan, terutama terkait penundaan berlarut.

Dari data yang dimiliki Ombudsman tercatat sebanyak 55 persen terkait penundaan berlarut, 18 persen penyimpangan prosedur, 14 persen tidak kompeten, tujuh persen penyalahgunaan wewenang, enam persen tidak memberikan pelayanan, tiga persen tidak patut, tiga persen permintaan imbalan, dan satu persen diskriminasi.

Menurut komisioner Ombudsman Adrianus Meliala, tahun 2017 laporan terhadap jaksa sebanyak 118 (laporan), tahun 2018 sebanyak 80 dan tahun 2019 sebanyak 20 laporan

“Kami melihat terhadap kejaksaan ini masih tinggi laporannya, masih banyak kelemahannya,” ujar Adrianus di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Dia menilai pengawasan di Kejaksaan perlu ditambah. Selain itu juga perlu dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa.

Jika Kejaksaan telah melakukan tugasnya dengan baik, kata Adrianus, Ombudsman tidak akan menerima banyak laporan dari masyarakat.

“Kinerja kejaksaan yang rendah menjadikan Ombudsman RI kewalahan dalam menangani pengaduan tentang kejaksaan,” tuturnya. (Red)