Cegah Covid19, Pengawas Pilkada Harus Lakukan Ini

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com, JAKARTA, – Kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bakal bertarung di gelanggang Pilkada Serentak yang bakal dihelat Desember mendatang dan terbukti tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid19, sejatinya dijatuhi sanksi, baik’ berupa teguran tertulis hingga larangan berkampanye dalam kurun waktu tertentu. Seperti hemat Pengamat Politik, Karyono Wibowo.

“Harus ada sanksi tegas. Misal tidak boleh kampanye dalam beberapa hari. Ini agar ada efek jera. Sebab jangan sampai pilkada menjadi klaster baru Covid19. Kalau untuk diskualifikasi paslon, saya kira terlalu jauh,” kata Karyono seperti dicukil dari Beritasatu, Selasa (7.9/20).

Kata Karyono, para kandidat dan tim pemenangan, termasuk partai politik (parpol) penyokong, pendukung sudah seharusnya mentaati prokes Covid19.

“Sebenarnya kalau semua punya komitmen yang sama, tidak akan terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid19,” tutur Karyono.

Karyono mengatakan, jadwal kampanye yang digelar dalam kurun 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 perlu perhatian penyelenggara dan pengawas pilkada. Tujuannya tak lain agar pelanggaran prokes Covid19 tidak terjadi lagi seperti saat pendaftaran.

Masih kata Karyono, perlu diambil tindakan tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat dan daerah sebagai pengawas.

“Bawaslu daerah bisa koordinasi dengan pihak keamanan, dan satuan tugas penanganan Covid19 masing-masing darah yang menggelar pilkada (pemilihan kepala daerah). Paslon, tim pemenangan, partai-partai, dan masyarakat yang tidak patuh, langsung saja ditindak tegas,” urai Karyono.

Karyono pun mengulasngya jika tidak ada tindakan tegas dari pengawas pilkada, dipastikan kejadian saat pendaftaran bakal terulang lagi pelanggaran prokes pencegahan Covid19 di tahapan selanjutnya, terutama selama periode masa kampanye. Otomatis hal ini tidak diharapkan sama sekali.