IDI : Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19,Jangan Longgarkan Protokol Kesehatan

Hukum Wisata

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan pemerintah agar tidak melonggarkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Hal ini seiring dengan penambahan kasus harian positif Covid-19 yang terus meningkat.

”Jadi jangan dilonggarkan sama sekali, kan ada peraturan presiden mengenai denda dan yang lain itu,” ujar Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar IDI Zubairi Djoerban, Senin (31/8).

Di samping itu, kata dia, pemerintah harus mempertimbangkan dan memikirkan apakah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan diterapkan kembali atau memberlakukan karantina wilayah (lockdown). Jika tatanan hidup normal dijalankan seperti sekarang, pemerintah harus memperketat penerapan protokol kesehatan.

”Atau mau seperti sekarang, ya harus ditambah pendisiplinan lebih ketat. Artinya, protokol kesehatan harus diterapkan lebih keras, (pelanggar) harus didenda,” paparnya.

IDI juga mengingatkan pemerintah agar tidak membuka bioskop, sekolah, pesantren, dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan orang.

Apalagi rencana konser musik secara tatap muka di Jawa Timur pada 12 September mendatang. ”Sudah jelas, kami minta itu, berisiko dan nggak ada manfaatnya sama sekali.

Mudaratnya jelas, ya jangan dilanjutkan. Itu konser, kegiatan keagamaan saja ternyata mempunyai dampak berat,” tandas Zubairi. Sabtu (29/8), kasus harian positif Covid-19 di Indonesia mencatat rekor 3.308, sedangkan Minggu (30/8) 2.858 kasus dan Senin 2.743 kasus.

Total kasus hingga kemarin 174.796 dan tersebar di 488 kabupaten/ kota di 34 provinsi se-Tanah Air. DKI Jakarta masih menyumbang angka tertinggi, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, kenaikan jumlah kasus di Ibu Kota karena penerapan protokol kesehatan yang mulai longgar, baik di tempat umum maupun perkantoran.

Wiku menegaskan, penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat untuk menekan dan mengendalikan kasus korona. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan sosial ekonomi juga harus menerapkan aturan kesehatan. Misalnya, menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi perkantoran-perkantoran.

Kapasitas karyawan yang bekerja di perkantoran pun hanya diperbolehkan 50 persen agar terjaga jarak aman. Untuk mencegah kerumunan di tempat umum, pemerintah daerah diminta menerapkan sanksi ataupun denda bagi masyarakat yang melanggar.

RS Kewalahan

Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga menembus angka 3.000 selama dua hari terturut-turut disebut pakar epidemiologi menunjukkan penularan virus sangat tinggi dan telah menyasar klaster rumah tangga.

Sementara itu, analis data dari Pandemictalks menyebut tingkat hunian pasien Covid-19 di rumah sakit di 14 provinsi sudah berada di atas rata-rata.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka dalam dua bulan ke depan rumah sakit di Indonesia tak lagi bisa menampung pasien Covid-19 dan tingkat kematian diprediksi bisa mencapai 100 per hari.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, data itu menunjukkan penyebaran Covid-19 sudah menyasar klaster rumah tangga. Indikasinya, ketika cuti bersama dan libur nasional diberlakukan pada 15-17 Agustus lalu, banyak keluarga yang bepergian untuk mudik dan liburan.

”Artinya, infeksi sudah berada di populasi umum. Kalau ini tidak direspons cepat, akan terjadi penularan kepada kelompok paling rawan, yaitu lanjut usia,” papar Dicky Dari pengamatannya, jumlah kasus di Indonesia akan terus meningkat dan dikhawatirkan menjadi bom waktu jika tidak segera dilakukan pengetesan serta pelacakan secara masif dan cepat.

”Kita masih belum memiliki strategi yang mengarah pada eliminasi Covid-19 di seluruh wilayah, sehingga membuat kesiapan tiap daerah dalam mengendalikan sangat minim. Ini dilihat dari tes yang minim. Ini artinya kita punya bom waktu di setiap daerah. Mereka tidak menyadari potensi masalah sebarannya karena minim tes, sehingga bom waktu akan meledak pada akhir September atau awal Oktober,” urainya.

Menurut peneliti sekaligus inisiator platform edukasi Pandemictalks, Firdza Radiany, kondisi terkini berdampak pada tingkat keterisian atau okupansi rumah sakit. Catatannya pada 23 Agustus menunjukkan tingkat okupansi di 14 provinsi di atas ratarata 50%. Firdza menyebut Papua sebagai wilayah yang sudah kelebihan kapasitas.

”Jumlah pasien yang diisolasi di rumah sakit melebihi jumlah tempat tidur. Perbandingannya 436 tempat tidur di rumah sakit versus pasien yang diisolasi sebanyak 469. Jadi sudah minus 33.” Di urutan selanjutnya Bali yang tingkat okupansinya mencapai 59%, kemudian Kalimantan Selatan 54%, dan DKI Jakarta 53%.

Firdza mengatakan, pada rentang 7-23 Agustus pemerintah sebetulnya telah menambah kapasitas tempat tidur sebanyak 2.800 namun tidak signifikan lantaran banyaknya penambahan kasus positif. Persoalan kian pelik karena jumlah dokter yang meninggal juga bertambah menjadi 100 dan setidaknya 300 tenaga kesehatan terinfeksi.

Juru Bicara Covid-19 PB IDI Erlina Burhan mengakui sebagian besar ruang ICU atau Intensive Care Unit rumah sakit rujukan di DKI Jakarta dalam kondisi penuh. ”Kalau pasien yang dirawat biasa masih banyak yang diterima, tapi kalau di ICU banyak yang ditolak karena penuh,” ujar Erlina.

Ia mengatakan, jika kasus positif Covid- 19 terus melonjak, rumah sakit dipastikan kewalahan. Begitu pula dokter dan tenaga medis semakin kelelahan. Imbasnya, pelayanan kesehatan menurun.

”Penyakit ini kan cukup berat, serius, dan mudah sekali pasien memburuk. Oleh sebab itu untuk melakukan pelayanan prima dibutuhkan waktu dan lebih fokus, dan ini membuat tenaga kesehatan kelelahan. Tenaga kesehatan juga manusia, ada batasnya. Bukan robot yang bisa kerja terus menerus,” ujarnya.

Itu sebabnya mengapa Erlina sangat menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan meningkatnya kasus Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan disebabkan kurang disiplin.

Melonjaknya kasus positif justru disebabkan penularan virus yang sangat tinggi dan sangat mudah. ”Nggak benar (pernyataan Menkes) itu. Semestinya pemerintah sediakan bus antarjemput untuk tenaga-kesehatan di semua rumah sakit rujukan,” kata dia.