Jaksa Agung Pertimbangkan Wacana Pencabutan Deponering Bambang Widjojanto

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan masih dipertimbangkan dan dikaji wacana pencabutan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) terhadap kasus dengan tersangka Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami masih mempelajari apakah kasus yang bersangkutan perlu dan bisa dicabut deponeringnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Dr Mukri SH MH menambahkan, semua hal yang berkaitan dengan wacana pencabutan deponering terhadap kasus Bambang Widjojanto akan dikaji dan kita pertimbangkan.

Deponering merupakan hak prerogatif Jaksa Agung dan bisa dicabut setelah Kejaksaan Agung melakukan kajian mendalam dan mencermati kepentingan umum yang lebih luas serta mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang lebih luas lagi.

Kasus Bambang Widjojanto yang dideponering ini terkait kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat pada 23 Januari 2015 silam.

Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu. Hal itu terjadi pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat.

Selanjutnya pada 25 Mei 2015, berkas perkara Bambang Widjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan telah dilakukan pelimpahan tahap kedua pada 18 September 2015 untuk disidangkan. Namun kasus Bambang Widjojanto akhirnya dideponering oleh Kejaksaan Agung tanggal 3 Maret 2016.

Wacana pencabutan deponering ini sendiri muncul sejak penghujung tahun lalu atau saat berlangsung unjuk rasa di Kejaksaan Agung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan (KMSK) Oktober 2018 lalu.

Berkaitan dengan keberadaan Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Pembela Prabowo-Sandiaga pun, sejumlah advokat mengadukan Bambang ke tiga Peradi. Pasalnya, dalam waktu bersamaan Bambang Widjojanto masih berkedudukan sebagai pejabat dibawah Gubernur DKI Jakarta Jakarta Anies Baswedan dengan gaji Rp 42 juta lebih setiap bulan.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.