Jaksa KPK Tuntut Mantan Dirut PT PLN 5 Tahun Penjara

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Bekas Direktur PT PLN (Persero) Sofyan Basir dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdakwa dinyatakan JPU KPK terbukti turut membantu melakukan terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan proyek PLTU Riau-1.

“Kami menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebanyak Rp 200 juta subsider 3 bulan,” demikian JPU KPK saat membacakan requisitornya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/10/2019).

Jaksa menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, saat ini pemerintah begitu gencarnya memerangi perbuatan-perbuatan korupsi yang terus mrajalela dan sistemik.

Sedangkan hal meringankan terdakwa Sofyan Basir bersikap sopan selama diperiksa di persidangan, belum pernah dihukum dan tidak ikut menikmati hasil tindak pidana suap atau korupsi itu.

JPU KPK menyebutkan, tindakan Sofyan yang membuatnya terjerat korupsi tersebut yaitu memfasilitasi pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Eni Maulani Saragih sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Idrus Marham mantan Menteri Sosial.

Sofyan dinyatakan mengetahui bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham akan mendapatkan fee dari Johanes Kotjo.

Eni dan Idrus menerima suap secara bertahap dari Kotjo sebesar Rp 4,7 miliar. Uang tersebut disinyalir untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU mulut tambang Riau-1.

Sofyan Basir beberapa kali melakukan pertemuan dengan Eni Saragih dan Kotjo membahas proyek ini. Sofyan menyerahkan ke anak buahnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Supangkat Iwan Santoso untuk mengurus proposal yang diajukan Kotjo.

Atas bantuan Sofyan, perusahaan Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni dan Idrus menerima imbalan dari Kotjo sebesar Rp 4,7 miliar.

Padahal, Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada terdakwa bahwa dia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Johanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 di PT PLN guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan Pemilu Legislatif Partai Golkar.

Dalam surat dakwaan jaksa dijelaskan pula bahwa awalnya Kotjo bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di ruangan Fraksi Partai Golkar. Di sana Kotjo meminta bantuan Setnov membuka jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN terkait proyek PLTU Riau-1.

Setnov pun memperkenalkan Kotjo dengan Eni yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI. Saat itu Setnov meminta Eni untuk mengawal Kotjo di proyek PLTU. Atas arahan Setnov pulalah, Eni pun meminta Sofyan melakukan pertemuan dengan bosnya itu di kediaman milik terpidana Kasus Korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tersebut.

Sofyan sempat membantah segala dakwaan. Sambil menangis, Sofyan tak menyangka pertemuan dengan Eni Saragih, eks Sekjen Golkar Idrus Marham serta Johanes B Kotjo, akan berbuntut kasus hukum.

Sofyan menegaskan proyek PLTU MT Riau merupakan salah satu proyek kelistrikan guna mewujudkan program 35 ribu megawatt.

Tindakan terdakwa lainnya yang dinilai turut membantu terjadinya suap adalah penandatanganan surat persetujuan.

Padahal, sebelum surat itu ditandatangani, materi harus dirapatkan dengan jajaran direksi lain di PLN. Sementara dalam kasus ini Sofyan melangkahi prosedur tersebut.

Atas serangkaian perbuatan itu, Sofyan Basir pun dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 15 undang-undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.