Kajari Boyolali: Korupsi Saat Terjadi Bencana Diancam Hukuman Mati

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,BOYOLALI-Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, Ismaya Hera Wardanie mengingatkan di dalam undang-undang pidana korupsi apabila ada penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi pada saat terjadi bencana maka ancaman pidana lebih berat sampai pada pidana mati.

‘’Karena itulah, maka kami akan memastikan pelaksanaan refocusing dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,’’ tegas Ismayausai meneken kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua Pemkab dan Kejari.

Setelah diteken Bupati Boyolali, Seno Samodro, dokumen MoU disampaikan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali, Insan Adi Asmono.

Pemkab dan Kejaksaan Negeri Boyolali bersinergi turut melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi wabah Covid-19. Salah satunya dengan pemusatan kembali atau refocusing anggaran penanggulangan wabah tersebut.

Kejari mengungkapkan MoU tersebut akan mendasari kegiatan pendampingan khususnya dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan refocusing anggaran. Terlebih kegiatan ini dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan pandemik Covid-19.

‘’Dengan pendampingan itu kami berharap proses refocusing dan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum,’’ ujar Ismaya.

Ismaya mengatakan dalam situasi serbasulit, saat ini, pihaknya berupaya untuk tetap mengawasi proses pengadaan barang dan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan Covid-19 berjalan, dan tetap terlaksana dengan tertib.

Pihaknya juga memperbolehkan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi. Namun diskresi juga harus dilaksanakan apabila memang benar-benar ketentuan atau peraturan tidak ada yang mengaturnya. ‘’Apabila dilaksakan diskresi, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang induk.’’

Dengan adanya refocusingini pihaknya berharap tidak ada penyelewengan anggaran hingga ada kasus dupikasi dan data fiktif. Mengingat program dan kegiatan juga dilakukan oleh Pemerintah di tingkat Provinsi dan di tingkat Kementerian atau Lembaga di pusat.

‘’Jangan sampai ada duplikasi dan jangan sampai ada anggaran fiktif. Pasalnya, di dalam undang-undang pidana korupsi apabila sampai ada penyelewengan yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana maka ancaman pidana lebih berat sampai pada pidana mati.’’ (Red)