Kasus Covid-19 Kembali Naik Di Jabar,RK : Test Masif Harus Diintensifkan

Bogor Now Hukum

KORANBOGOR.com,BANDUNG-Menyusul kecenderungan kasus Covid-19 kembali menaik di Jabar, cakupan pengetesan massif bakal diperluas. Sebelumnya, fokus tes tersebut hanya meliputi tiga pusat keramaian yang menjadi mobilitas masyarakat.

“Dalam dua pekan mendatang, kita fokus juga ke industri karena adanya kasus di Unilever,” kata Gubernur Jabar,Ridwan Kamil saat melakukan siaran daring dari Gedung Pakuan Bandung, Jumat (3/7).

Dalam kasus yang menyebabkan pabrik tersebut ditutup akibat sejumlah karyawannya terkena Covid-19, RK menyebutkan bahwa penanganannya bersifat lintas wilayah.Pasalnya,kendati pabriknya berada di Kabupaten Bekasi, domisili pekerjanya sebagian berasal dari Karawang.

Bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar,kasus itu menjadikan mereka benar-benar waspada dalam penanganan,terlebih dinamika kasus di provinsi tetangga Jateng itu sudah menggeliat naik.

Angka reproduksi efektifnya sudah menyentuh ke angka 1 dari semula stabil di bawah 1 lebih dari sebulan.

Karenanya, kemungkinan pertumbuhan kasus Covid-19 bisa melonjak sangat terbuka seperti dikatakan Epidemiologis Unpad,Boni Wiem Lestari.

“Dengan angka reproduksi efektif 1 ini,kita semua harus jadi waspada, karena pemodelan yang kami lakukan menunjukan masih akan terjadi peningkatan kasus positif dalam satu bulan ke depan,” jelasnya.

Merujuk pada situasi tersebut, RK pun meminta kabupaten dan kota untuk benar-benar komit dalam pengendalian Covid-19 termasuk dalam melakukan pengetesan terhadap aktivitas industri di wilayahnya. Sifatnya pun wajib.

“Industri yang sudah buka harus diwajibkan melakukan tes PCR secara acak, minimal 10 persen (dari jumlah orang di kawasan tersebut). Langkah ini untuk memastikan tak terjadinya anomali di sana,” jelasnya.

Boni sendiri menyebut tren peningkatan kasus Covid-19 di Jabar itu terjadi setelah PSBB provinsi tak lagi diberlakukan mulai 26 Juni lalu.

“Kasus positif itu cenderung meningkat setelah PSBB diangkat, ada pengaruh euforia yang ditandai dengan mobilitas penduduk yang meningkat,” tandasnya.

Hanya saja, Ridwan Kamil menolak anggapan terjadi pelonggaran selepas PSBB provinsi. Langkah pengelolaan,jelasnya,tetap dilakukan.

Bedanya, mereka melakukan pengetatan dengan skala wilayah yang lebih kecil untuk efektivitas pengawasan.

“Peningkatan tersebut sebenarnya sudah diprediksi.Kita akan melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota guna meningkatkan langkah pengetatan di level mikro,ini merupakan bagian dari deteksi kami,” jelas mantan Walikota Bandung itu. (Red)