Kasus Meikarta : KPK Pastikan Usut Fakta Hukum Aliran Dana Suap

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Yadyn memastikan, terungkapnya fakta hukum aliran suap Rp1 miliar proyek Meikarta kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Waras Wasisto akan terus diusut.

Seperti diketahui, fakta hukum tersebut dipaparkan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Lindawati dalam membacakan amar putusan untuk Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.

“Kami analisis, setelah mendapat putusan secara lengkap, di dalamnya ada Sekda Provinsi, DPRD Kabupaten Bekasi, semua kita analisis, sejauh mana peran perbuatan yang dimaksud,” ujar Yadyn seusai sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Mei 2019.

Menurutnya, fakta hukum aliran dana suap Meikarta kepada Iwa Karniwa juga dijabarkan dalam surat tuntutan terdakwa Neneng Hasanah Yasin. Karena itu, Yadyn memastikan fakta hukum dugaan keterlibatan Iwa Karniwa tengah dikaji.

“Itu dalam proses, ada analisis. Analisis fakta hukum, tentu sudah termuat dalam tuntutan,” ujarnya.

Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat menjalani sidang perkara suap proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Mei 2019.
“Dalam konsideran putusan, kami mencoba menganalisis sejauh mana peran atau pertanggungjawaban pihak-pihak yang disebut dalam putusan,” kata dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim, Lindawati menyatakan bahwa aliran suap Rp1 miliar yang diberikan anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto kepada Iwa Karniwa menjadi fakta hukum.

“Telah terdapat adanya pemberian uang Rp1 miliar terhadap Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa yang diberikan oleh anggota dewan, Waras Wasisto,” ungkap Lindawati di ruang 1 Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung.

Seperti diketahui, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa diduga telah meminta Rp1 miliar dalam proses perizinan proyek Meikarta.

Pengembang proyek tersebut pun dikatakan hanya memberi Rp900 juta kepada Iwa melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.