Kota semarang Mengejar Predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara

Hukum

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bersama Ketua Forum Kota Sehat, Krisseptiana, terus berupaya mendorong Semarang meraih predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara. Hal ini penting, karena selama ini sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Kota Semarang.

Berbagai inovasi dilakukan, seperti jaminan kesehatan masyarakat atau Universal Health Coverage (UHC), Si Cepat Ambulans Hebat. Konter atau Konsultasi Dokter, Puskesmas Tanpa Antrean Kota Semarang (Pustaka), layanan darurat 112.

Kemudian membentuk Forum Kota Sehat. ”Tujuan Kota Semarang menjadi Kota Sehat mutlak karena memberikan hasil berupa kesehatan masyarakat yang semakin baik dan meningkat,” kata Wali Kota yang akrab disapa Hendi, saat menerima tim verifikasi penilaian Kota Sehat di Balai Kota Semarang, Rabu (31/7). Dijelaskan, dibentuknya Forum Kota Sehat dan alokasi dari APBD sebesar Rp 50 juta di setiap kelurahan.

Dana ini untuk menerapkan kebijakan dalam penerapan Kota Semarang menjadi bersih dan sehat sesuai dengan masukkan yang disusun dan diusulkan. Hendi menambahkan, konsep bergerak Bersama yang diusungnya selama ini memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota.

Seperti perubahan lingkungan kelurahan yang semula kumuh kini menjadi indah melalui Kampung Tematik. Perubahan sejumlah RTH, seperti Taman Pandanaran, serta pembangunan pasar Johar dan alunalun yang secara otomatis mampu mengubah wajah kota secara signifikan. Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat, Krisseptiana atau akrab disapa Tia Hendrar Prihadi menjelaskan, Forum Kota Sehat diluncukan pada 2014 lalu.

Tujuannya untuk menunjang rencana pembangunan daerah 2016-2021 dengan mengusung Semarang Sehat, Cerdas, Tangguh, dan berdaya saing. Setelah memperoleh predikat Padapa di tahun 2015 dan Wiwerda pada 2017, saat ini Kota Semarang masuk ke tahap verifikasi untuk Swasti Saba Wistara 2019.

Lolos

Saat ini, Kota Semarang telah dinyatakan lolos masuk ke dalam 7 kriteria tatanan. Yakni kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pertambangan sehat.

Kemudian kawasan pariwisata sehat, kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat. Selain itu, indikator penilaian yang lain di antaranya, tercapainya Semarang Open Defecation Free (ODF) pada 2018.

Ini merupakan program setop buang air sembarangan. Kemudian menurunnya angka penderita DBD serta angka kematian ibu dan bayi. Ini, karena adanya program Siswa Cari Jentik (Sicentik) yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

Tak hanya itu, tiap kelurahan juga telah digerakkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), senam mandiri, pilah sampah, penghijauan, biopori, dan pembuatan ecobrik. Selain itu juga ada pembentukan pariwisata sehat melalui desa wisata, dan pelaksanaan urban farming.

”Dalam implementasinya, kami bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat seperti PKK, Forum Kota Sehat (FKS), akademisi, dan lembaga lain. Caranya dengan melakukan pendampingan wilayah guna menurunkan angka kejadian DBD yang menjadi persoalan di Kota Semarang,” papar Tia.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai, dokter Imran Agus Nurali Sp KO, yang juga Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes RI menyebutkan, penilaian ini bukan sebagai kompetisi antar kabupaten/kota. Melainkan kompetisi bagi kabupaten/kota terkait bagaimana sebuah kota memperbaiki diri di bidang kesehatan sejak dua tahun yang lalu.

”Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kota Semarang yang menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta angka penderita DBD melalui keterlibatan semua unsur lintas sektor. Seperti menggerakkan masyarakat melalui PKK dan kegiatan di masyarakat yang difasilitasi oleh OPD,” ucap dia. (red)