KPK Akhirnya Tetapkan Nurhadi,Eks Sekretaris MA Sebagai Tersangka

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA: Nyaris “terkubur” sehingga hampir lupa dari ingatan khalayak,KPK ternyata tetap memperhatikan kasus yang mangkrak itu. Lembaga antirasuah itu terus menyempatkan waktu untuk melengkapi atau menyempurnakan berkas kasus itu hingga memenuhi syarat untuk digelar di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hal itulah yang dilakukan KPK terkait kasus makelar kasus (markus) yang ada di Mahkamah Agung.

Hasil ketekunan KPK selama ini,mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) 2011-2016 Nurhadi (NHD) bersama dua orang lainya, RHE (swasta),dan HS (Direktur PT MIT) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di MA tahun 2011- 2016.

Jubir KPK Febri Diansyah, Rabu (18/12/2019), membenarkan hal itu. Dia menyebutkan, NHD melalui RHE yang merupakan menantunya diduga menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT dan menerima suap/gratifikasi sekitar Rp46 miliar.

Suap/gratifikasi dan janji yang diterima NHD, diduga terkait dengan beberapa perkara yang tengah berlangsung penanganannya di MA.

Atas dugaan tersebut, tersangka NHD dan RHE dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tersangka lainnya, HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penanganan perkara ini merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu: OTT yang dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di sebuah hotel di Jakarta. Namun dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar. KPK pun berharap Mahkamah Agung benar-benar dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan, sehingga diharapkan para penegak hukum dan pejabat lain yang ada di jajaran peradilan memahami hal tersebut sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara bersih tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang.