KPK Mengakui Banyak Terima Laporan Penyalahgunaan Wewenang TP4 Dan TP4D

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengaku pihaknya banyak menerima laporan terkait penyalahgunaan wewenang oknum Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D).

“Iya banyak,” kata Syarif saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (22/11/2019).

Oleh karenanya, Syarif sepakat dengan langkah pemerintah yang berencana membubarkan TP4 dan TP4D. Terlebih, kata Syarif, banyak kepala daerah yang mengeluhkan soal penyalahgunaan‎ kewenangan TP4D.

“Para bupati/wali kota/gubernur juga banyak mengeluhkan banyak oknum tim TP4 yang menyalahgunakan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Senada dengan Syarif, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyatakan kebijakan TP4 dan ‎TP4D lebih banyak tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya dibubarkan saja.

“Ya tentu kalau lebih itu dinilai PN banyak mudaratnya daripada manfaat. Apalagi isu pemberantasan korupsi ini isu yang banyak mendapat harapan dan perhatian maka bila tidak efektif setelah di evaluasi‎ tidak inovatif, maka bila diyakini tujuannya justru menimbulkan inefiensi lebih lanjut dihapuskan, mencari model yang lebih baik,” beber Saut dikonfirmasi terpisah.

‎Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan sepakat untuk membubarkan TP4 dan TP4D.

Menurut Mahfud, TP4 dan TP4D awalnya memang dibentuk untuk mengawasi serta mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek program pembangunan agar terbebas dari praktik korupsi.

Seiring berjalanya waktu, program yang dibentuk di era kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo tersebut justru bermasalah. Banyak oknum Jaksa tim TP4D yang ‎disebut mengambil keuntungan dari program tersebut.

“Ada keluhan-keluhan kadan kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk mengambil keuntungan ketika seorang kepala daerah ingin membuat program pembangunan lalu minta minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih ternyata tidak bersih,” kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta, 20 November 2019. (Red)