KPK Sambut Baik Hasil Audit BPK Terkait Kasus QCC PT Pelindo II

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA- KPK menyambut baik langkah BPK yang telah merampungkan perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

“Kami sangat mengapresiasi kalau memang betul nanti sudah selesai,” kata Plt  Jubir KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Minggu (5/1/2020).

KPK saat ini menanti BPK menyerahkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK terkait kasus yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

BPK telah merampungkan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II. Namun saat ini BPK masih menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus Pelindo II. BPK memprediksi LHP tersebut akan rampung setidaknya dalam waktu dua pekan untuk diserahkan kepada KPK.

Kasus di PT Pelindo II ini sangatlah alot penanganannya. Sampai-sampai sempat dibentuk Pansus Pelindo II untuk mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelindo II oleh DPR periode 2014-2019 lalu. Namun justru salah satu poin krusial yang dibacakan dalam rekomendasi akhir Pansus dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Desember 2015 silam adalah mendesak Jokowi mencopot mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini, menurut Pansus Pelindo II, dianggap telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rekomendasi itu bahkan sempat dilaporkan kembali oleh Pansus Pelindo II pada masa rapat paripurna 24 Mei 2019. Namun, rekomendasi yang seharusnya bersifat mengikat itu seperti menjadi sebatas imbauan. Rini Soemarno pun tak pernah dicopot sebagai Menteri BUMN sampai Kabinet Indonesia Kerja 2014-2019 berakhir awal Oktober lalu.

Perhitungan kerugian keuangan negara ini menjadi salah satu hambatan KPK dalam menuntaskan kasus ini. Ali Fikri menuturkan, setelah menerima LHP BPK soal perhitungan kerugian negara, penyidik akan bergegas menuntaskan kasus yang sudah berjalan sejak akhir 2015 lalu itu. Salah satunya dengan memeriksa para ahli.

“Penyidik tentunya akan melanjutkan penyidikan. Pemberkasan dan kemudian nanti melengkapi berkas-berkas kelengkapan. Apakah kemudian tentang ahli atau kemudian yang lain-lain dan bisa dilakukan apa berkas tahap 1 ke Jaksa peneliti sehingga nanti kekurangannya apa di mana secara formil materiilnya. Sehingga perkara ini akan lebih cepat diselesaikan,” ujar Ali.

Pimpinan KPK sebelumnya mengungkapkan perhitungan kerugian keuangan negara kasus ini terhambat lantaran otoritas Tiongkok tidak memberikan akses kepada KPK untuk mendapatkan data dan informasi mengenai QCC yang diproduksi perusahaan Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang beroperasi di Negeri Tirai Bambu tersebut. Padahal, Pelindo II membeli tiga unit QCC dari HDHM.

Meskipun tanpa data dan informasi dari HDHM, Ali Fikri meyakini Jaksa KPK mampu membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan RJ Lino. Ali sesumbar, perhitungan kerugian negara dari BPK dan keterangan ahli sudah cukup bagi pihaknya untuk membuktikan adanya kerugian negara dari kasus korupsi tersebut.  

“Dalam pembuktian adanya kerugian negara kita kan acuannya ahli dan BPK ya. Kalau tadi informasinya bahwa BPK sudah menyelesaikan tentunya BPK sudah dapat menghitung berapa komponen-komponen yang ada. Jika yang disampaikan itu benar, kita senanglah dengan adanya perhitungan kerugian negara,” ujar Ali.

Kasus ini telah ditangani KPK sejak akhir 2015 lalu, namun hingga kini proses penyidikannya belum juga rampung. Bahkan, KPK belum menahan RJ Lino yang terakhir kali diperiksa pada 5 Februari 2016 lalu.

KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, HDHM sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100 miliar lebih.