KPK:Pejabat Yang Kecipratan Uang”Proyek RTH Kota Bandung” Agar Segera Mengembalikannya

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pejabat Pemerintah Kota Bandung, termasuk anggota DPRD, diminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengembalikan uang proyek pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH). Pasalnya, sementara ini ada dugaan sejumlah pejabat “kecipratan” dengan uang proyek RTH tersebut.

Penyidik KPK sendiri saat ini tengah menyelusuri secara intensif dugaan aliran dana yang mengalir ke sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bandung. KPK sendiri mengetahui hal itu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan kesimpulan bahwa negara dirugikan Rp69 miliar dalam pengadaan tanah proyek RTH tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga mengingatkan agar para pejabat yang diduga menerima aliran duit proyek RTH ini untuk bersikap kooperatif dengan mengembalikan uang ke KPK. “Kami ingatkan pada para pejabat Pemerintah Kota Bandung, anggota DPRD ataupun pihak lain yang saat itu pernah menikmati aliran dana agar bersikap kooperatif mengembalikannya ke KPK,” kata Febri di Jakarta, Jum’at (22/11/2019).

Terkait dugaan penyelewengan anggaran RTH itu, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi di Kantor Satuan Sabhara Polrestabes Bandung. Saksi-saksi tersebut masing-masing Bendahara Pengeluaran di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, Pupung Hadijah; Staf Dinas DPKAD Kota Bandung, R. Ivan Hendriawan; dan Camat Cibiru tahun 2009-2015, Tatang Muhtar. Berikutnya Lurah Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Yaya Sutaryadi; Lurah Palasari, Dodo Suanda; dan Notaris, Yudi Priadi.

Juga anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Tatang Suratis; Anggota Banggar / anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Riantono; Mantan Anggota DPRD Kota Bandung tiga periode, Lia Noerhambali; Staf Sekretariat Dewan, Cepy Setiawan; dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, Ubad Bahtiar.

Terkait kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan Dadang Suganda (swasta) sebagai tersangka, Kamis (21/11/2019).

Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari penanganan perkara sebelumnya di mana lembaga antirasuah KPK telah menjerat tiga orang sebagai tersangka masing-masing Herry Nurhayat selaku Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, serta Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009 – 2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kemal Rasad.

Dalam rangka pengembangan kasus ini, KPK juga sudah menggeledah rumah Dadang yang berada di Jalan AH. Nasution, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Bandung. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita dokumen-dokumen terkait RTH dan bukti kepemilikan aset-aset yang diduga terkait dengan perkara.

Kasus ini berawal pada tahun 2011, Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada, menetapkan lokasi RTH dengan usulan anggaran di APBD 2012 sebesar Rp 15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Dalam rapat pembahasan anggaran, KPK menduga adanya anggota DPRD meminta tambahan anggaran dengan alasan penambahan lokasi RTH. Besaran anggaran tambahan mencapai Rp 42,1 miliar, sehingga anggaran membengkak menjadi Rp 57,2 miliar.

“Penambahan anggaran ini diduga dilakukan karena lokasi lahan yang akan dibebaskan adalah lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu diberi dari warga sebagai pemilik tanah. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak mendapatkan keuntungan,” kata Febri.

Pada September 2012, diajukan kembali dana tambahan sebesar Rp 57 miliar, sehingga total dana proyek ini mencapai Rp 123,93 miliar. Namun yang terealisasi sebesar Rp 115,22 miliar untuk pengadaan 210 bidang tanah RTH di 7 kecamatan.

Namun KPK menduga, Pemkot Bandung tidak membeli langsung tanah kepada pemiliknya. melainkan melalui makelar. Makelar yang dimaksud ialah anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014, Kadar Slamet (sudah menjadi tersangka) dan Dadang Suganda.

“Proses pengadaan dengan perantara DSG (Dadang) dilakukan melalui kedekatannya dengan dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Sri Siswadi (telah divonis bersalah dalam perkara korupsi bansos Pemkot Bandung),” kata Febri.

Dadang kemudian menggunakan uang itu untuk membeli tanah dari ahli waris atau warga dengan harga murah. Keuntungannya, diambil dan dinikmati.

“Sehingga diduga DGS (Dadang) diperkaya diri sebesar Rp 30 miliar,” kata Febri.

Tiga tersangka sebelumnya masing-masing eks Kadis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung,Hery Nurhayat; dan dua eks anggota DPRD Kota Bandung 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet ditetapkan sebagai tersangka pada April tahun 2018 namun hingga kini belum ditahan.

Febri menyatakan KPK sangat miris terhadap kasus dugaan korupsi ini, sebab negara dirugikan lebih dari 60 persen nilai proyek yang direalisasikan.

“Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar,” ungkapnya (Red)