Mantan Gubernur Jabar ,Ahmad Heryawan Dipanggil KPK Terkait Meikarta

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus suap izin pembangunan Meikarta, Selasa (27/8/2018). Namun statusnya masih sebagai saksi, dan belum ada indikasi statusnya ditingkatkan.

Aher sebelumnya tak memenuhi panggilan penyidik pada pemeriksaan, Senin 26 Agustus 2019, kemarin. Karenanya, dilakukan penjadwalan ulang. Aher beralasan, dirinya tak hadirnya pada pemeriksaan sebelumnya lantaran tak menerima undangan panggilan pemeriksaan.

“Panggilan enggak sampai,” kata Aher memberi alasan ketidakhadirannya di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/9/2019).

Aher diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Jawa Barat Iwa Karniwa. “Yang bersangkutan (Aher) diperiksa untuk tersangka IWK (Iwa),” kata Febri Diansyah.

Iwa Karniwa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Dia diduga menerima Rp 900 juta terkait pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.

Iwa menerima uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili. Atas perbuatan itu, Iwa dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain Iwa, KPK juga menetapkan pihak swasta yaitu Bortholomeus Toto yang tercatat sebagai mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang sebagai tersangka.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Aher sempat angkat bicara soal rekomendasi izin dari Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare saat dia menjabat. Menurut Aher, izin itu berdasarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017. Dalam keputusan gubernur itu, Aher mendelegasikan atau menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat untuk menandatangani rekomendasi gubernur terkait perizinan proyek Meikarta.

Berdasarkan rekomendasi gubernur itu, Dinas DMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tanggal 24 November 2017. Surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP, Dadang Mohamad, tersebut ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin perihal Rekomendasi Pembangunan Meikarta.

KPK sudah menjerat 9 orang sebagai tersangka. Mereka sudah dibawa ke persidangan. Kesembilan orang itu termasuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group.

Billy dan kawan-kawan diduga menyuap Neneng untuk memuluskan izin Meikarta milik Lippo Cikarang. Suap bahkan disebut mencapai belasan miliar rupiah. Iwa Karniwa beserta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto menyusul ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka.

Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap. Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sementara Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.

Uang untuk Iwa Karniwa itu disebut terkait pengurusan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) RDTR Wilayah Pengembangan proyek pembangunan Meikarta. Uang itu juga diduga akan dipakai untuk keperluan pencalonan Iwa maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar pada Pilkada 2018 lalu . (red)

Editor : Dwi Putro Agus Asianto
FACEBOOK TWEETER