Mendagri Memohon Para Kepala Daerah Menunda Bepergian Keluar Negeri

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memohon kepala daerah hingga jajaran pejabat di daerah menunda perjalanan ke luar negeri, bila tidak terdapat hal yang bersifat mendesak.

Permohonan ini disampaikan menyikapi pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (13/3/2020) yang telah menetapkan virus corona (covid-19) sebagai pandemi atau wabah yang penyebarannya telah meluas ke berbagai negara.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam surat nomor 440/2400/SJ yang ia teken pada Jumat (13/3/2020).

“Sehubungan dengan hal tersebut, jika tidak sangat urgent sekali dimohon kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, ketua dan anggota DPRD (tingkat) provinsi, ketua dan anggota DPRD (tingkat) kabupaten/kota, beserta pejabat di daerah agar menunda pelaksanaan perjalanan ke luar negeri untuk menghindari terpapar virus corona,” demikian bunyi pernyataan Tito dalam surat yang salinannya diterima cnnindonesia.com, Minggu (15/3/2020).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk dapat menentukan status wilayah yang dipimpinnya terkait dengan penyebaran virus corona. Hal itu disampaikan Presiden di Istana Merdeka pada Minggu (15/3/2020).

Dia meminta gubernur, bupati hingga wali kota dapat memonitor daerahnya masing-masing terkait dengan penyebaran corona. Jokowi juga meminta kepala daerah berkonsultasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penetapan status wilayahnya.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 7 tahun 2020. Kepala BNPB Doni Munardo ditunjuk sebagai ketua pelaksana yang dibantu dengan dua orang wakil, yakni Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri. Sementara itu anggota Gugus Tugas adalah unsur dari berbagai Kementerian dan lembaga negara

“Terus berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat atau tanggap darurat bencana nonalam,” kata Presiden seperti dilansir akun resmi kepresidenan.(*)