Pansus DPR RI Tak Menghendaki Kasus Dugaan Korupsi Di Pelindo II Terkubur

0
57

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang sudah sejak lama ditangani penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih bagai terkubur. Belum ada tanda-tanda Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, akan diadili secepatnya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Bahkan yang ada saat ini kekhawatiran kasus itu bakal dikubur sedalam-dalamnya.

Namun DPR agaknya tidak ingin kasus besar ini dipetieskan begitu saja, karena banyaknya pejabat tinggi negara yang terlibat di dalamnya. Maka Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hasil audit investigatif terkait kasus Pelindo II setelah selesai dan siap dilaporkan dalam sidang Paripurna DPR. Pansus DPR itu menemukan adanya pelanggaran hukum dalam perpanjangan kontrak JICT yang dilakukan PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding.

Menurut Rieke, pembangunan pelabuhan Kalibaru (Cilincing/Jakarta Utara) termasuk tahap I (NPCT-1), ditemukan ada kerugian negara sebesar Rp 8,4 triliun karena gagal konstruksi. “Sehingga dalam kasus Pelindo II, kami melihat ada kerugian negara senilai Rp 15 triliun lebih,” kata Rieke yang mendampingi Ketua DPR Bambang Soesatyo, usai menerima hasil audit investigatif BPK terkait Pelindo II, di Gedung DPR, Jum’at (28/9/2018) lalu.

“Setelah ini kami akan menyerahkan seluruh hasil audit investigatif ini ke KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saat ini kasus yang sedang intens diselidiki KPK yakni perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja,” tegasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya menyerahkan hasil audit investigatif terkait kasus pembangunan pelabuhan Kalibaru (NPCT) Pelindo II kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, dari hasil investigatif menemukan proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru yang diinisiasi sejak tahun 2012 tersebut, termasuk yang saat ini digunakan yakni NPCT-1 terindikasi merugikan negara Rp 1,4 triliun.

Pembangunan pelabuhan Kalibaru tidak dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). “Dalam hal teknis, material dasar pembangunan Kalibaru menggunakan lumpur bukan pasir, sehingga rentan terhadap penurunan sekunder dan berpengaruh terhadap kekuatan konstruksi termasuk pelabuhan eksisting NPCT-1,” kata Moermahadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here