Pemerintah Belum Pasti Memulangkan 600 WNI Mantan Anggota Islamic State

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah belum pasti memulangkan 660 orang warga negara Indonesia (WNI) bekas anggota Islamic State (IS).

Mahfud mengatakan, pemerintah menugaskan tim khusus yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengkaji dua opsi kebijakan. Nantinya dua opsi tersebut bakal dibahas bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

”Nah sesudah Wakil Presiden dapat masukan, nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan, apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni akan diputuskan,” kata Mahfud, Selasa (4/2). Dia mengatakan, opsi pertama adalah memulangkan 660 orang itu karena alasan mereka adalah warga negara. Sementara opsi kedua adalah tidak memulangkan mereka karena dinilai telah melanggar hukum terkait terorisme.

Tim khusus itu, lanjut Mahfud, diminta menyiapkan kajian terkait alasan dan dampak hubungan antarnegara jika Indonesia tak memulangkan eks IS. Mereka juga diminta mengkaji langkah-langkah deradikalisasi jika pemerintah memutuskan memulangkan mereka.

”Cuma sampai hari ini masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah,” tuturnya. Mahfud menyampaikan, bukan hanya Indonesia yang disibukkan dengan masalah warga negara bekas anggota IS. Dia juga menyebut belum ada satu negara pun yang berniat memulangkan warga eks anggota ISIS.

”Belum ada yang akan memulangkan, mereka merasa tidak aman kalau mereka (eks IS) pulang ke negara masing-masing. Sementara di negara tempat mereka sebagai teroris, itu juga mereka nggak nyaman,” ucap dia. Saat ini, ucap Mahfud, ada 660 orang WNI yang tercatat sebagai bekas anggota IS. Mereka tersebar di beberapa negara, seperti Suriah, Irak, dan Afganistan.

Ajak Ormas

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, akan mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam melakukan pembinaan terhadap 660 WNI eks IS. Fachrul mengatakan, pembinaan itu penting, tapi tidak mudah dilakukan.

Sebab menurutnya orang-orang itu telah terpapar ideologi radikal. ”Kita akan terus upayakan langkah terbaik, dengan menjalin sinergi semua elemen masyarakat.

Tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM dan ormas keagamaan,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenag yang dikutip, Selasa (4/2). Fachrul menambahkan, pembinaan terhadap para eks IS merupakan masukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kemenag membuka diri terhadap masukan-masukan terkait pemulangan mereka. Meski belum ada kebijakan konkret, Kemenag berencana menerapkan program moderasi beragama kepada 660 eks IS.

Program Kemenag itu mengedepankan toleransi dan menjauhkan masyarakat dari pahampaham ekstrem. ”Semua kita ajak dan bina untuk mendekat pada titik gravitasi keseimbangan, berupa moderasi beragama.

Semoga, hal ini juga bisa dilakukan kepada para eks IS jika mereka akan dipulangkan,” tuturnya. (Red)