Pemerintah Harus Bersikap Tegas Terhadap Orang Asing Di Papua

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintah harus bersikap tegas terhadap warga negara asing yang berada di Papua. Khususnya kepada WNA yang melakukan tindakan-tindakan untuk mendukung Papua merdeka.

“Tujuan keterlibatan mereka adalah memanfaatkan insiden Papua, untuk menyuarakan urgensi memerdekakan Papua,” kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Senin (2/9).

Tindakan tegas itu diperlukan karena mereka bisa memprovokasi masyarakat Papua, untuk melakukan demo-demo yang berujung pada kekerasan dan pembakaran sejumlah fasilitas. Bahkan bagi WNA yang berada di Papua dan ikut melakukan provokasi, mereka dapat mengirim gambar-gambar dan video adanya kekerasan.

“Untuk kemudian diberikan ke media asing dengan harapan dapat diliput. Keterlibatan asing yang ada di luar negeri – baik asal Papua maupan non Papua- antara lain adalah mensuplai dana maupun kebutuhan logistik lainnya,” ujarnya.

Hal itu dilakukan agar demo-demo anarkis akan tetap berlangsung. Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mendeportasi WNA yang ada di Papua.

“Para WNA harus diperiksa oleh Polri, apakah keterlibatan mereka ada unsur pidananya. Bila ada, tentu para WNA ini harus menghadapi proses hukum di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah dan Polri juga tidak perlu khawatir akan mendapat protes dari negara asal WNA. Karena negara-negara tersebut akan bisa memahami, bila ada bukti kuat atas pelanggaran hukum.

“Karena resikonya warga negara mereka akan menghadapi proses hukum di Indonesia. Mereka tentu tidak akan membenarkan tindakan warganya yang demikian,” tegasnya.

Sementara bagi WNA yang berada di luar Indonesia, maka Polri tidak mungkin bertindak. Bahkan bila teridentifikasi sekalipun, tidak mungkin dimasukkan dalam red notice atau diminta untuk diekstradisi ke Indonesia.

“Hal ini karena untuk kejahatan politik, biasanya polisi negara lain atau suatu negara tidak akan melakukan ekstradisi. Adapun yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meminta pemerintah setempat untuk melakukan proses hukum terhadap warganya atau warga asing yang berada di negara tersebut,” imbuhnya.

Hal itu agar mereka menghentikan tindakan mensuplai dana atau kebutuhan logistik lainnya. Karena dalam norma hukum internasional, sebuah negara yang bersahabat dengan negara lain tidak boleh membiarkan warganya melakukan tindakan yang tidak bersahabat.

“Apabila warga dari negara tersebut dibiarkan, maka berarti ada pembiaran oleh negara bersangkutan. Pembiaran oleh negara tentu dapat diprotes oleh pemerintah Indonesia,” tukasnya.

Bila protes tidak digubris, lanjutnya, pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan diplomasi yang lebih tegas. “Bahkan hingga tingkat pemutusan hubungan diplomatik,” ucapnya.