Polri :Banyak Pelanggaran PSBB,Masyarakat Harus Ikuti Imbauan Pemerintah

Bogor Now Hukum Wisata

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Polri mengakui masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Hal ini terbukti dari masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB yang telah diberlakukan di sejumlah daerah.

PSBB telah membuat kebijakan, namun masih banyak yang belum sadar sepenuhnya bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4).

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri juga mengatakan hal yang sama dalam sambutannya pada cara Focus Group Discussion (FGD) Webiner Series/Seminar Online di Jakarta, Rabu (22/4). FGD menggunakan aplikasi zoom dengan melibatkan mahasiswa, dosen, pengemudi ojol dan pelaku usaha mikro.

Seminar yang mengangkat tema “Strategi Pelibatan Masyarakat Sebagai Solusi Dalam Menangkal Ancaman Kamtibmas di Masa Pandemi Covid-19 itu menghadirkan narasumber Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Risyapudin Nursin, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, Dosen Pasca Sarjana Univ. Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing dan Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Kadiv Humas Polri juga mengingatkan, upaya TNI-Polri bersama pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 tidak akan optimal apabila tidak dibantu oleh masyarakat.

Menurut Mohammad Iqbal, diperlukan kedisiplinan persatuan melaksanakan kebijakan pemerintah, mulai dari mengikuti imbauan-imbauan pemerintah dan ikut serta dalam memelihara kondisi saat ini agar semakin kondusif.

“Mari kita bergotong royong untuk saling mendukung kebijakan saat ini, mudah-mudah ketenangan dan kesabaran kita saat ini akan menjadi berkah bagi kita dan bagi bangsa ini,” ucap Iqbal.

Hal Senada juga disampaikan dengan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono. Dalam paparannya pada seminar itu, pihaknya menyoroti maraknya penyebaran berita Covid-19 yang justru membuat masyarakat merasa sedih dan panik.

Ia mengingatkan kondisi ini bisa berdampak pada merosotnya imunitas masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Jangan sampai masyarakat itu ketakutan melihat informasi-informasi, infonya itu yang sedih, jangan. Bagaimana kematian, itu yang ditampilkan, bukan seperti itu,” pinta Argo seraya berharap agar media, baik media mainstream maupun media sosial, lebih banyak menampilkan bagaimana yang gembira, karena dengan gembira, imun akan naik.

Argo juga menyoroti banyaknya penyebaran berita bohong atau hoaks khususnya di media-media sosial di tengah gencarnya TNI-Polri dan pemerintah berupaya memutus mata rantai pandemi Covid-19 saat ini.

“Ada bermacam-macam yang diviralkan yang mengarah pada kepanikan masyarakat, jadi masyarakat biar panik. Jadi semua ditampilkan padahal belum tentu benar,” kata Argo.

Karo Penmas Divisi Humas Polri itu memberi contah hoaks yang menyebar terkait pandemi Covid-19 di antaranya kecelakaan di Jakarta Pusat, tapi itu kemudian di-framing bahwa itu adalah begal yang ada di Surabaya.

“Akhirnya masyarakat resah. Banyak itu tidak cuma satu, kemudian ini semua di-framing terus,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengingatkan perlunya orang-orang yang berwenang memberikan pernyataan untuk selalu siap dan bersedia untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan terutama media massa.

“Keenganan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan akan menimbulkan kesan bahwa negara tertutup, berusaha menyembunyikan sesuatu atau tidak mempu menangani krisis,” ujarnya.(Red)