Polri Menindak Tegas Para Penghasut

Hukum

KORANBOGOR.com,,jAKARTA-Polri mulai menindak tegas para penghasut yang menyebarkan kebohongan, mengancam simbol negara, mengajak menolak hasil Pemilu 2019, dan menyerukan makar. Satu per satu pihak yang diduga menyebarkan kebohongan, mengancam pemerintah, bahkan mengobarkan ajakan makar mulai diproses secara hukum.

Salah satu tersangka kasus makar, Eggi Sudjana bahkan telah ditahan. Eggi menjalani pemeriksaan sejak Senin sore (13/5) di Polda Metro Jaya dan ditangkap saat menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan, Selasa dini hari (14/5). Kemudian, Eggi langsung ditahan oleh penyidik seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Selasa malam (14/5).

Eggi tidak mau menandatangani berita acara penangkapan dan penahanan serta mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, penyidik Polda Metro Jaya telah menahan Eggi Sudjana di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan, meskipun Eggi menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut. ”Ditahan untuk masa penahanan di kepolisian selama 20 hari,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/5). Dia menjelaskan, penyidik menahan Eggi sesuai prosedur yakni setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Eggi ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Selain Eggi, Polri juga mulai memproses hukum Lieus Sungkharisma yang dilaporkan atas tuduhan menyebarkan hoaks dan makar. Lieus juga telah dipanggil untuk diperiksa, Selasa (14/5).

Karena itu, polisi melayangkan panggilan kedua. ”Penyidik menyiapkan surat panggilan kedua dan dilayangkan untuk yang bersangkutan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Lieus dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat (17/5).

Pihak yang dipanggil dan akan diperiksa terkait makar lainnya adalah Permadi Satrio Wiwoho. Politikus Partai Gerindra itu dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada 7 Mei 2019. Permadi dilaporkan telah menyerukan makar atau ajakan melakukan revolusi. Permadi dijerat dengan Pasal 14 dan/atau 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHPtentang perbuatan makar dan keonaran.

Pidato

Nasib setali tiga uang dengan Permadi dalah Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen. Dia dilaporkan atas tuduhan makar dan penyebaran hoaks. Kasus bermula dari peredaran video Kivlan yang berpidato dengan dugaan memuat ajakan makar.

Dia dijerat dengan UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 an/atau Pasal 15, UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHPPasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan/atau Pasal 163 jo Pasal 107. Polisi juga mencekal Kivlan. Polri menyebut Kivlan Zen hendak ke Brunei Darussalam lewat Batam. Kivlan Zen ditemui personel Bareskrim Polri yang menyerahkan surat panggilan atas laporan dugaan makar.

Namun akhirnya surat pencekalan itu dicabut. Sementara itu, Hermawan Susanto, pendukung capres 02 Prabowo-Sandi ditangkap dan diproses secara hukum oleh polisi, 14 Mei 2019. Dia ditangkap saat videonya yang mengancam akan memenggal Presiden Jokowi viral.

Hermawan berada di rumah saudaranya di Parung, Kabupaten Bogor. Hermawan mencoba melarikan diri setelah mengetahui perkataannya menjadi viral di media sosial sehingga dicari polisi.

Saat ditangkap, Hermawan mengaku khilaf dan minta maaf atas perbuatannya itu. Dia diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHPdan Pasal 27 ayat 4 juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Hermawan pun kini menjadi tahanan Polda Metro Jaya.

Kasus ini tidak hanya berhenti pada proses hukum Hermawan. Polisi juga menangkap pembuat video Hermawan, yakni Ina Yuniarti. ”Ina Yuniarti pelaku yang menyebarkan dan merekam video tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Rabu (15/5).

Argo menyebut, selain merekam, Ina menyebarkan video itu melalui aplikasi pesan. Polisi hingga kini masih menginterogasi Ina untuk mencari tahu motif Ina merekam dan menyebarkan video tersebut.

Kasus hoaks juga menjerat Haikal Hassan. Dia dijadwalkan dipanggil Bareskrim, Kamis (16/5). Namun Haikal tidak dapat memenuhi panggilan itu karena sedang umrah.

Dari pengacara sudah memberi tahu ke penyidik Bareskrim bahwa kliennya sedang tidak berada di Indonesia, sedang umrah,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Dedi menuturkan penyidik menghormati alasan Haikal. Penyidik akan menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan Haikal sebagai saksi terlapor setelah berada tiba di Tanah Air.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan menggunakan pasal makar untuk menjerat para pihak yang menyerukan gerakan massa setelah penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut dia, aturan yang tertuang dalam Pasal 107 KUHP itu bisa digunakan apabila gerakan massa itu mengandung unsur ingin menjatuhkan pemerintahan.

”Mobilisasi umum untuk penyampaian pendapat harus melalui mekanisme yang benar. Jika tidak menggunakan mekanisme yang benar, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHPjelas,” tandas Tito. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *