PPDB SMA/SMKN Jabar 2020: Akhirnya Anak Penggali Kubur Covid-19 Tak Diterima Di SMKN Negeri

Bogor Now Hukum

KORANBOGOR.com,BOGOR-Kebijakan prioritas afirma­si bagi anak tenaga medis-nonmedis Covid-19 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 ini agaknya terkesan pilih kasih.

Ketika anak dokter,perawat, petugas laboratorium hingga sopir ambulans mendapat ’karpet merah’ untuk masuk sekolah tingkat SMA/ SMK negeri, tidak demikian bagi anak penggali kubur yang mesti mengubur dalam-dalam ha­rapan masuk sekolah lewat afirmasi tersebut.

Seperti yang dikeluhkan Kusuma Jaya, seorang petugas pramu pemakaman atau penggali pemakaman yang bertugas sebagai petugas penanga­nan Covid-19 di Kota Bogor.

Ia harus me­nerima kenyataan bahwa anak perempuannya, Metta Rizkiqa Kusumadewi, ditolak mela­njutkan pendidikan di SMK negeri Kota Bogor. Alasannya karena dianggap tidak me­menuhi persyaratan.

Padahal, untuk memenuhi persyaratan jalur afirmasi itu, Kusuma Jaya sudah mengan­tongi rekomendasi sebagai­mana yang dipersyaratkan, yakni surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Nomor 800/861-umpeg, ter­tanggal 12 Juni 2020, yang ditandatangani langsung Di­rektur RSUD, Ilham Chaidir, yang menerangkan bahwa Kusuma Jaya adalah benar-benar pegawai yang ditugas­kan sebagai pramu pemaka­man, atau petugas penggali kubur untuk membantu penanganan Co­vid-19 di wilayah Kota Bogor.

Tidak hanya rekom saja,malah Kusuma Jaya dip­erkuat lagi dengan keluarnya surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nomor: 800/1949/2020 tertang­gal 11 Juni 2020 yang ditanda­tangani Kepala Dinas Keseha­tan (Dinkes) Kota Bogor,Sri Nowo Retno.
Selain menyebut bahwa Kusuma Jaya adalah seorang petugas pemakaman untuk penanganan Covid-19 bidang pramu pe­makaman, juga surat itu menerangkan memiliki anak bernama Met­ta Rikiqa Kusumadewi yang mengikuti seleksi PPDB jenjang pendidikan SMK.

“Segala persyaratan yang dipersyaratkan sudah saya penuhi, namun anak saya tetap tidak bisa di­terima dengan alasan tidak memenuhi persyaratan,ka­tanya untuk orang yang terli­bat menangani Covid-19 dis­pesialkan, tapi kenyataannya,” kata Kusuma Jaya.

Menanggapi hal itu, Kepala SMK Negeri 3 Kota Bogor Uus Sukmara menolak peserta PPDB dengan nomor pendaf­taran 400261-2-344 atas nama Metta Rizkiqa Kusumadewi itu masuk SMK Negeri 3 Kota Bogor melalui jalur afirmasi Covid-19.
“Saya tidak mene­rima berkas pendaftaran jalur afirmasi atas nama siswa ter­sebut,” katanya.

“Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) jalur afirmasi Covid-19 yang diprioritaskan adalah anak dokter, anak perawat, anak petugas laboratorium dan anak sopir ambulans.

Untuk anak pramu pemakaman atau penggali kubur, dalam keten­tuannya tidak ada.

Sehingga kami tidak berani untuk melo­loskan anak itu. selain itu, siswa tersebut juga bukan mendaftar melalui jalur afir­masi, melainkan melalui jalur prestasi nilai unggulan,” ujar Uus.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Daerah (KCD) Jawa Barat Wilayah II Kota Bogor Aang Karyana menjelaskan kebijakan penggali kubur ha­nya berlaku di tingkat SMP.

Sementara untuk SMA/SMK ada aturan dari Dinas Pendi­dikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat dalam surat Nomor 800/7923-Set.Disdik per 2 Juni lalu, tentang program prioritas tenaga medis dalam PPDB 2020.

Di mana surat itu menjelaskan bahwa tenaga kesehatan, ya­kni dokter, perawat, tenaga laboratorium dan sopir am­bulans serta tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, putra/putrinya langsung di­terima di SMA/SMK melalui afirmasi dengan kuota mak­simal dua persen untuk setiap sekolah.

”Untuk anak dokter, perawat, itu ada (boleh afimasi SMK/SMA, red). Tapi kalau yang penggali kubur kasus Covid-19 itu, kebijakannya pemda ya. Itu hanya tingkat SD,SMP saja.

Di bawah Disdik Kota Bogor,” katanya kepada surat kabar Met­ropolitan, Minggu (12/7).

Terpisah, Wakil Wali Kota Dedie Rachim meminta se­baiknya kebijakan tersebut bisa sampai level SMK/SMA. Namun mengingat SMA/SMK berada di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat, maka sifatnya imbauan.

Kaitan anak penggali kubur yang gagal masuk SMA/SMK lewat jalur afirmasi, hal itu memang hanya untuk tingkat SMP saja.

”Kan kewenangan pemkot hanya sampai SMP. Kalau un­tuk tingkat SMP, dokter,pera­wat,penggali kubur,anaknya bisa dapat jalur afirmasi itu. Solusi jangka pendek untuk kasus seperti itu,ya untuk tingkat SMA disarankan daftar ke sekolah swasta. Karena bu­kan kewenangan pemkot, si­fatnya hanya disarankan,” pungkasnya. (Red)