Presiden Joko Widodo Berharap DPR Punya Semangat Memperkuat KPK

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengaku belum bisa berkomentar terkait rencana DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Namun, dia berharap agar DPR juga memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi.

“Saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK,” katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Esemka Boyolali Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

Jokowi memastikan dirinya akan menanggapi rencana RUU KPK, begitu pasal per pasal dalam draf tersebut dibacanya. Termasuk, soal sikapnya mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR.

“Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat. Kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara,” ujarnya. “Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi,” tutur Jokowi.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK yang digulirkan kalangan legislatif di DPR RI. Jika menolak revisi UU KPK,

Presiden Jokowi akan dikenang sebagai pemberi good legacy kepada rakyat. “Presiden (harus) berani untuk menunjukkan kejujurannya. Ini (mau) periode kedua, periode terakhir.

Presiden pasti pengin memberikan good legacy kepada rakyat, warisan yang baik,” kata Busyro.

“Dengan cara ketika ini nanti diproses di DPR, Presiden menyatakan tidak setuju sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan sekaligus, selesai,” tuturnya.

Busyro menyatakan keheranannya mengapa DPR RI pada akhir masa jabatan periode 2014-2019 ngotot merevisi UU KPK.

Ia pun mempertanyakan apakah anggota DPR RI periode 2014-2019 tak ingin meninggalkan good legacy kepada rakyat.

“Itu (upaya DPR merevisi UU KPK di akhir jabatan) aneh memang, anomali. Kalau sudah di pengujung itu, apakah DPR periode ini tidak menginginkan good legacy kepada rakyat. Logikanya kan gitu to, berakhir dengan khusnul khotimah secara politik,” katanya.

“Tiba-tiba Oktober (2019) selesai (jabatan) meninggalkan warisan yang itu saya katakan tadi, air susu dari rakyat dibalas dengan air keras. Apakah seperti itu raja tega di Senayan. Apakah seperti itu tega-teganya menipu rakyat,” ujar Busyro.

Dia mengajak seluruh masyarakat sipil, termasuk kalangan akademisi, menolak upaya pelemahan terhadap KPK yang berlangsung sistemik ini. Menurutnya, sudah saatnya kampus-kampus bersuara dengan tegas, bukan justru bungkam.

“Ini juga merupakan momentum bagi masyarakat sipil, perguruan tinggi, saatnya untuk bersama-sama menunjukkan independensi akademiknya, academic freedom-nya, dan kemandiriannya. Jangan sampai diam seperti sekarang ini,” tutupnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga berhara Presiden Jokowi membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi UU KPK.

“KPK percaya, Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi,” ujar dia.

Dia menilai revisi itu dinilai berpotensi melemahkan KPK. Oleh karena itu, Agus Rahardjo, berharap agar Presiden Joko Widodo dapat mengambil langkah untuk menghentikan upaya pelemahan terhadap komisi antikorupsi itu. Ia meyakini Jokowi tak akan membiarkan KPK mati.

“Kami percaya, Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan anak reformasi ini tersungkur, lumpuh dan mati,” ujar Agus Rahardjo.

“KPK telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden. Sampai saat ini, kita masih sering mendengar pernyataan yang tegas dari Presiden yang tidak akan melemahkan KPK. Komitmen itulah yang sangat kita harapkan bersama,” harap Agus.

Peran Presiden sangat penting dalam revisi UU KPK atau berlanjut atau tidak. Jika Presiden tidak bersedia menyetujui, maka RUU tersebut tidak akan pernah jadi UU. Jika Presiden ingin KPK kuat, maka KPK akan kuat. (red)