Ratusan Orang Jadi Korban,Berantas Minuman Berakohol Oplosan

0
248

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Minuman beralkohol oplosan kembali memakan korban. Sebanyak 18 orang kehilangan nyawa karena mengonsumsi minuman jenis ini di Cicalengka, Jawa Barat. Tiga orang

juga mengalami hal yang sama di ibukota Jawa Barat karena mengonsumsi minuman beralkohol oplosan. Pemberantasan minuman oplosan dan illegal mendesak dan harus segera dilakukan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sugianto Tandra mengatakan, pemberantasan minuman beralkohol oplosan mendesak untuk dilakukan.

Namun upaya pemberantasan tidak akan berjalan cepat karena peredarannya berada di pasar-pasar gelap yang sulit dikontrol pemerintah.

Perdagangan minuman beralkohol oplosan yang diproduksi industri rumahan dan diperjual-belikan melalui pedagang kaki lima atau warung membuat sirkulasi minuman oplosan tidak mudah dilacak oleh petugas kepolisian.

Sugianto menambahkan, pemerintah perlu menggunakan pendekatan yang efektif dalam menyikapi persolan minuman beralkohol di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oeh CIPS di enam kota di Indonesia, diketahui motivasi terbesar konsumen mengonsumsi minuman oplosan karena harganya murah dan barang yang mudah didapatkan.

Hal ini disebabkan oleh sulitnya konsumen untuk mengakses minuman beralkohol resmi karena banyaknya peraturan pemerintah mulai dari pusat maupun daerah yang melarang minuman beralkohol.

“Hasil survei CIPS menunjukkan sebanyak 58,7 persen konsumen menyatakan alasan utama mereka mengonsumsi minuman beralkohol oplosan karena harganya murah dan sangat mudah didapat.

Yang harus diberantas adalah minuman beralkohol oplosan dan bukan minuman beralkohol yang resmi. Memberantas minuman beralkohol resmi sama saja memaksa konsumen memilih oplosan yang berbahaya,” terang Sugianto.

Ada tiga kebijakan yang mengatur konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Pertama adalah menaikkan bea impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150?ri nilai barang yang diimpor.

Kebijakan selanjutnya adalah adalah pembaharuan daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing atau terbuka dengan persyaratan tertentu (Daftar Negatif Investasi / DNI).

Kebijakan terakhir adalah adanya pelarangan penjualan minuman beralkohol di minimarket. Sejumlah pemerintah daerah juga memberlakukan larangan untuk minuman beralkohol di wilayah yurisdiksinya.

“Pemberlakuan kebijakan seperti ini justru membuat masyarakat beralih ke black market yang mendistribusikan minuman beralkohol oplosan dan ilegal.

Selain mengandung zat-zat mematikan, minuman beralkohol oplosan juga dikonsumsi lima kali lebih banyak karena harganya yang murah,” ujarnya.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here