Salurkan Bansos di Daerah, HIPMI: Distribusi Bansos Harus Libatkan Pelaku Usaha Lokal dan Daerah

Hukum Nusantara
KORANBOGOR.com,JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, termasuk distribusi bantuan sosial (bansos).

Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi Covid-19.Namun, untuk distribusi bansos yang disalurkan oleh pemerintah tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ‘mencium’ distribusi bansos dari kementerian tersebut hanya dilakukan oleh segelintir pengusaha, khususnya pengusaha dari Ibu Kota dan BUMN.

Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mengkritisi bahwa bansos tersebut harus melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM dari daerah yang disalurkan.

“Jika kementerian itu mendistribusikan bansos ke daerah yang bersangkutan, seharusnya libatkan pengusaha di daerah itu juga.

Yang kita deteksi banyak pengusaha Jakarta yang malah distribusi ke daerah. Jangan sampai itu terjadi distrubusi bansos harusnya dapat menghidupkan ekosistem bisnis yang kita tengah lesu,” tegas Anggawira, seperti keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Selain itu, pengusaha yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar itu mengatakan, proses pendistribusian sejumlah bahan pangan tersebut juga semestinya melibatkan sektor ekonomi seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga secara efektif bisa memberdayakan perekonomian di daerah atau di sektor lapisan bawah bisa ikut bergerak dan juga menjaga daya beli.

Tujuannya adalah dalam rangka pemberdayaan UMKM.”Utamanya distribusi bansos ini memang ditujukan kepada UMKM, bagaimana ekonomi yang ada di desa itu intinya lebih bisa bergerak.

Melibatkan sektor UMKM, sehingga bisa menggerakkan dan mengikutsertakan usaha-usaha di bawah dan bersama-sama dengan kita juga serta ekonomi di bawah ikut bergerak,” ucapnya.

Untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan berbelanja untuk menjaga daya beli.

Pihaknya pun mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan intervensi kepada masyarakat yang paling terdampak oleh Covid-19, yaitu masyarakat ke bawah dengan bansos yang dilakukan.

“Dan kami harapkan juga bukan hanya dalam bentuk bansos, tapi juga bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli dan juga akan mempunyai efek secara langsung terhadap iklim usaha dan iklim bisnis di bawah seperti UMKM,” ungkapnya.

Yang terpenting, menurutnya, bansos-bansos yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial ataupun kementerian-kementerian lainnya juga dapat melibatkan secara langsung pelaku usaha di daerah, terutama channel-channel melalui UMKM.

“Jadi jangan hanya pelaku usaha di Jakarta dan juga jangan hanya jejaring badan usaha milik negara (BUMN), tapi juga lebih penting pelaku-pelaku usaha UMKM di daerah ini bisa dilibatkan dalam distribusi bansos,” tuturnya.