Penyidik KPK Panggil Lagi Eks Presdir PT Lippo Cikarang

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kasus perizinan Meikarta masih terus berkembang. Setelah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto sebagai tersangka, penyidik KPK mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap tersangka kesekian dalam kasus dugaan suap penerbitan perizinan proyek Meikarta tersebut.

“Penyidik KPK akan memeriksa bersangkutan sebagai tersangka,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jum’at (2/8/2019). Penyidik KPK menetapkan Toto sebagai tersangka bersamaan dengan Sekda Jabar Iwa Karniwa. Iwa diduga sebagai menerima suap sedangkan Toto diduga sebagai pemberi suap.

Tersangka Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta, sementara Toto diduga menjadi pihak yang menyetujui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.

Untuk menguatkan sangkaan terhadap kedua tersangka, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yakni rumah pribadi Iwa, rumah dinas Sekda Jabar, kantor Dinas Bina Marga, hingga kantor Sekretaris Daerah Jawa Barat. Dari lokasi didapati dokumen terkait Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan beberapa barang bukti lainnya disita penyidik untuk pembuktian dalam perkara ini.

Pemeriksaan terhadap Bartholomeus Toto sedianya pada Jumat (2/8/2019). Namun, Toto mangkir dari pemanggilan tersebut. “Penyidik diinformasikan bahwa surat (panggilan) belum diterima (oleh tersangka),” ungkap Febri Diansyah, Jumat (2/8/2019). Penyidik memastikan akan memanggil ulang Toto untuk diperiksa pada 8 Agustus 2019. “Akan dipanggil dan diperiksa kembali Kamis minggu depan,” kata Febri. Toto sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi. Kali ini pemanggilannya perdana sebagai tersangka.

Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta. Dia juga diduga turut serta menyuap Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi. Bahkan pertama kali mendekati Neneng atas perintah Lippo Cikarang.

“Untuk mengurus izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) pembangunan Meikarta, Lippo Cikarang menugaskan Billy Sindoro (telah diproses dalam kasus terpisah), tersangka BTO, serta Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama (telah diproses pada kasus terpisah) dan pihak pegawai PT Lippo Cikarang lainnya. Mereka melakukan pendekatan kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin melalui orang dekatnya dengan cara melakukan beberapa pertemuan,” demikian Wakil KPK Saut Situmorang.

Tersangka Toto diduga menyetujui pemberian suap kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi senilai Rp 10,5 miliar untuk memuluskan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) proyek Meikarta. “Tersangka BTO (Toto) diduga menyetujui setidaknya 5 kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng, baik dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) dan rupiah dengan total Rp 10,5 miliar,” kata Saut.

Dugaan keterlibatan Lippo Cikarang dalam kasus ini sebelumnya juga sudah termuat dalam surat dakwaan hingga tuntutan Billy Sindoro. KPK menduga ada kepentingan korporasi untuk memuluskan perizinan proyek superblock Meikarta. Uang berasal dari kas Lippo Cikarang melalui anak usahanya PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Berdasarkan bukti pengeluaran bank PT MSU pada tanggal 14 Juni 2017, uang yang pada akhirnya dipakai untuk menyuap Neneng dan anak buahnya itu senilai Rp 3,5 miliar. Sementara total suap seluruhnya Rp 16.182.020.000 dan 270.000 dolar Singapura.

Adanya uang kas Lippo Cikarang yang mengalir ke para pihak dari Pemkab Bekasi itu berdasarkan keterangan saksi atas nama Ju Kian Salim. Salim yang merupakan Town Management PT Lippo Cikarang per 2016 dan Direktur PT MSU.