Terkait Korupsi Korporasi ,KPK Periksa Inneke Koesherawati

Hukum

KORANBOGOR.com,JAKARTA-KPK melakukan pemeriksaan terhadap mantan bintang layar perak atau artis film Inneke Koesherawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang dilakukan PT Merial Esa sebagai korporasi.

Diperiksa sebagai saksi. Didalami pengetahuan yang bersangkutan terkait aktivitas perusahaan yang terafiliasi dalam perkara ini,” kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (8/7/2019). Sedianya Inneke diperiksa 1 Juli 2019. Namun yang bersangkutan mangkir sehingga dilakukan penjadwalan ulang.

Mantan artis yang “bom” seks Inneke merampungkan pemeriksaannya sekitar pukul 15.10 WIB. Dia sama sekali tak berkomentar terkait pemeriksaan dirinya. Dia memilih diam dan menghindari pertanyaan yang dilontarkan awak media terkait pemeriksaannya.

KPK sebelumnya menetapkan perusahaan PT Merial Esa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Perusahaan tersebut diduga terlibat kasus dugaan korupsi dalam pengurusan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama melakukan korupsi terkait dengan proses pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla. Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah yang tidak lain adalah suami dari Inneke, telah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka PT Merial Esa merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK dari sejumlah saksi termasuk Fahmi Darmawansyah.

Kejahatan menggerogoti keuangan negara ini terbongkar berkat OTT yang dilakukan KPK pada 14 Desember 2016. Kala itu KPK menjerat 4 orang sebagai tersangka. Mereka ialah Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla; Fahmi Darmawansyah selaku Direktur PT Merial Esa; serta dua orang lainnya yakni Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta.

Fahmi bersama Hardy dan Adami menyuap Eko terkait proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Berdasarkan perkembangan penyidikan, KPK juga menemukan adanya suap dalam pengurusan anggaran untuk Bakamla di DPR. KPK kemudian menjerat 3 orang, yakni Fayakhun Andriadi selaku anggota Komisi I DPR, Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla; dan Erwin Sya’af Arief selaku Manager Director PT Rohde and Schwarz Indonesia. Fahmi Darmawansyah selaku Direktur pada PT Merial Esa memberikan uang setara Rp 12 miliar kepada Fayakhun dalam 4 tahapan karena mempunyai hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertindak dalam lingkungan korporasi.

PT ME dipersalahkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa| 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP. (rd0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.