Terkait Polemik Ridwan Kamil Dengan Mahfud Md,PDI Perjuangan Jabar : Seharusnya RK Menahan Diri

Hukum

KORANBOGOR.com,BANDUNG-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menko Polhukam Mahfud Md bertanggung jawab atas kekisruhan yang muncul sepulangnya Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia. Ungkapan Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil- itu disampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menilai, seharusnya Kang Emil bisa menahan diri untuk tidak membuat isu baru yang cenderung kontra-produktif dengan penanganan wabah saat ini.

“Dalam situasi dan kondisi Indonesia saat ini yang masih fokus menangani COVID-19 dan isu-isu politik yang menghangat pasca kepulangan HRS, tentunya menuntut kesadaran kita semua sebagai pejabat yang duduk di pemerintahan untuk berusaha menjernihkan dan membuat adem suasana,” ujar Ono saat dihubungi detikcom, Kamis (17/12).

Salah satu poin yang disorot oleh Ono, pernyataan Kang Emil seolah menimbulkan kesan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanganan pandemi.

“Tidak malah memancing situasi yang membuat panas lagi. Apalagi membuat kesan di masyarakat adanya ketidaksinkronan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ridwan Kamil harusnya bisa menahan diri untuk tidak membuat isu baru yang cenderung berusaha melimpahkan kesalahan kepada Pak Menkopolhukam Mahfud MD,” tuturnya.

Pernyataan tersebut juga, ujar Ono, tidak serta merta membuat grafik COVID-19 di Jawa Barat menurun. Bahkan, di beberapa kabupaten dan kota penambahan kasus baru infeksi virus Corona ini cenderung meningkat.

“Lihatnya Jawa Barat, apakah kasus COVID-nya bergerak turun? Tidak juga, di beberapa Kabupaten/Kota cenderung meningkat. Bila Kabupaten/Kota ada peningkatan karena mereka melaksanakan Pilkada tetapi di Kabupaten/Kota yang tidak Pilkada juga terjadi peningkatan yang luar biasa,” katanya.

Hingga Kamis (17/12) pukul 11.00 WIB total kasus COVID-19 di Jabar telah menginjak angka 69.500 kasus atau 10 persen lebih dari total kasus COVID-19 nasional yang mencapai 636.154 kasus.

“Kasus COVID-19 di Jawa Barat telah menyumbang 10 persen lebih dari seluruh kasus COVID-19 di Indonesia. Sehingga, alangkah baiknya Ridwan Kamil mengikuti prosedur hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk menjadi evaluasi kepada seluruh kepala daerah dan siapapun yang saat ini mempunyai tanggung jawab mencegah dan menangani penyebaran COVID-19 untuk benar-benar bekerja dengan baik,” ucapnya.