Timnas Pencegahan Korupsi Fokus Perizinan

0
69

KORANBOGOR.com,BANDUNG-Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di bawah koordinasi KPK. Timnas telah menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 di antaranya menyangkut perizinan.

Tim baru tersebut dibentuk Presiden lewat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Aksi pencegahan korupsi melalui diseminasi itu dilakukan di enam regional yang meliputi seluruh pemerintah daerah di 34 provinsi.

“Untuk pemerintah kabupaten/kota memang tidak seluruhnya kita lakukan aksi, hanya dipilih daerah-daerah yang sesuai dengan kesepakatan dari Tim Nasional adalah daerah-daerah yang mempunyai kriteria khusus, misalnya terkait dengan adanya program prioritas pemerintah,” kata Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwanda di Bandung, Kamis (6/12/18).

Daerah-daerah khusus itu di antaranya seperti kawasan ekonomi khusus. Karena salah satu fokus terbesar dalam aksi Timnas adalah terkait dengan perizinan dan tata niaga. Hal ini sejalan dengan materi garapan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

Di antaranya menyangkut peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal, perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan, dan penerapan manajemen antisuap di pemerintah dan sektor swasta hingga integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik.

Sebagai fokus strategi nasional adalah terkait dengan perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam kaitan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa pihaknya akan memperkuat fungsi Saber Pungli dalam upaya pencegahan korupsi di Jabar.

Mereka bakal dioptimalkan untuk menindak 12 jenis kegiatan yang terindikasi korupsi.

Di antaranya suap perizinan, potongan atau fiktif hibah/bansos,setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan,proyek fiktif,jual beli akses layanan,kutipan paksa kepada proyek, kutipan kepada warga, fee proyek,down spec proyek,mark up proyek,dan jual beli jabatan.

Dia pun menyebut peluang korupsi bisa hadir karena persoalan niat.

“Kuncinya permasalahan korupsi adalah niat,” katanya.Untuk itu, dia menilai perlu adanya penguatan pada sisi integritas, budaya melayani, dan profesionalitas.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here