Wk Ketua DPRD Kota Pontianak :Patuhi Putusan Pemerintah Untuk pencegahan Virus Covid-19

Hukum Nusantara

KORANBOGOR.com,PONTIANAK-Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zari’in meminta segala putusan pemerintah dalam penanganan pencegahan virus covid-19 dapat diterima masyarakat. Semua tindakan tersebut dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 tidak semakin meluas.

“Apa yang dilakukan pemerintah merupakan upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Salah satunya soal pembatasan Jalan Gajah Mada selama 14 hari buat meminimalisir mobilitas masyarakat di waktu siang,” ujar Firdaus Zari’in, Kamis (16/4).

Dalam menentukan satu kebijakan kata dia tidak secara sembarangan. Sudah melalaui kajian dan rapat bersama forkopimda.

Iapun berharap pihak-pihak tertentu tidak menjadikan kebijakan tersebut menjadi sebuah komoditi lain selain aspek kesehatan. Karena ini menyangkut keselamatan nyawa yang sifatnya penting untuk diutamakan.

“Setiap hari grafik kasus yang teridentifikasi atau terkonfirmasi covid 19 terus bertambah dan meningkat jumlahnya. Sehingga angka-angka itu harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Kendati demikian, Ia juga mengakui bahwa kasus covid 19 ini berdampak ke aspek-aspek lainya, bukan saja aspek kesehatan. Seperti aspek ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

Para pelaku usaha yang harus menelan kerugian karena sepi pembeli. Karyawan banyak yang dirumahkan sehingga pergerakan ekonomi terjadi begitu lamban.

Ia menjelaskan bahwa kondisi seperti itu juga dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga pemerintah melalui tim gugus tugas yang ada di daerah bekerja dan berkoordinasi untuk untuk merumuskan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Kota Pontianak. (Red)