Banyak Kerancuan, Berikut Masukan untuk Revisi UU Minerba

0
63

KORANBOGOR.com,JAKARTA—Komisi VII DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini, draft revisi UU Minerba masih digodok oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.Pengamat Energi dan Pertambangan dari Armila & Rako Eva A.Djauhari mengakui draft revisi tersebut masih susah diakses publik.

Meski demikian,Eva memberi beberapa masukan. “Dari rancangan UU Minerba yang beredar, tidak diketahui apakah ini merupakan draft final atau tidak, saya melihat bahwa concerns sebagaimana dimaksud diatas telah dicoba untuk diakomodir dalam draft ini, namun demikian saya melihat ada beberapa hal yang perlu dicermati,” ujar Eva dalam keterangannya hari ini.

Dia mengatakan, pertama dari segi format dan bentuknya, tata kalimat yang digunakan dalam rancangan (draft revisi) ini banyak mengandung kerancuan.

Kerancuan itu mengundang terjadinya perbedaan tafsir atas suatu ketentuan.

“Perbedaan tafsir ini sudah barang tentu berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman , penyimpangan pelaksanaan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi stakeholders,” ujar Eva.

Selain format,aspek substansi revisi pun masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan, ketidakkonsistenan,serta kerancuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru dimasa mendatang.

“Mengingat proses penyusunan revisi UU Minerba ini yang baru aktif kembali sejak awal tahun ini dan target penyelesaian diperkirakan ada di pertengahan tahun (sangat singkat),maka saya berpendapat bahwa hendaknya pembuat undang-undang dan pemerintah kembali dapat secara komperhensif melihat kembali permasalahan mulai dari yang bersifat fundamental hingga teknis,sehingga nantinya revisi UU Minerba ini tidak hanya mampu menjawab permasalahan-permasalahan saat ini,namun juga menjangkau jauh kedepannya,” pungkas Eva.

Draft revisi ini juga memberi penguatan atas peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebab itu,Eva meminta pemerintah memperkuat kompetensi dan kapasitas dari BUMN dan BUMD, terutama perusahaan negara yang baru akan dibentuk nantinya.

“Sehingga amanat yang diberikan dalam revisi UU Minerba ini nantinya dapat dijalankan sebaik-baiknya sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara ini dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ucap Eva.

Sebelumnya, Eva meminta agar draft revisi UU Minerba dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Hal tersebut diutarakan Eva pada Diskusi Publik yang digelar oleh Djakarta Mining Club di Westin Hotel, Kuningan Jakarta Selatan,Selasa (16/05/2018).

“Saya mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemprakarsa atas revisi Undang-undang Minerba (UU Minerba) ini.

Namun demikian sangat disayangkan bahwa akses publik terhadap draft revisi UU Minerba ini masih sangat sulit,” ujar Eva yang juga mantan Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba Perhimpunnan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ini. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here