Basuki Hadimuljono : Peran Swasta Diperlukan Untuk Membangun Infrastruktur

Nusantara

KORANBOGOR.com.JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan (2020-2024) adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.

Basuki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2019), mengatakan, kebutuhan Infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dari peringkat 82 menjadi 52 pada saat ini, dan ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di masa datang.

Basuki mengutip pesan Presiden Jokowi, bahwa untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta, kalau tidak memenuhi kriteria akan diserahkan ke BUMN.

Pembangunan infrastruktur juga harus dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treatment mobile, dan lain-lain. “Kita tidak bisa bergantung pada negara lain dalam impor yang akan menghambat perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa regulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur,” kata Basuki.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan, budget infrastruktur Indonesia berjumlah Rp 420 triliun untuk tahun 2020. Bahkan pembangunan Ibu Kota Negara baru merupakan pembangunan infrastruktur yang besar dan membutuhkan peran swasta.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruisi dan Infrastruktur, Erwin Aksa, mengatakan bahwa optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor.

Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).(Red)