Fraksi PDIP Tolak Perda Obligasi,Dinilai Kontroversial

Nusantara

KORANBOGOR.com,BOGOR–Fraksi PDI Perjuang, secara terbuka menolak keras usulan pemerintah, rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang obligasi.Usulan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bogor, dinilai kontroversial.

“Pemkot berdalih regulasi padahal, ingin membangun sarana prasarana publik seperti GOR dan rumah sakit tipe C. Tak bisa di jangkau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Fraksi PDI Perjuangan Atty Somaddikarya Senin (25/11/2019).

Regulasi itu kata Atty tidak dibutuhkan, lantaran tidak ada satupun alasan logis dari pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.

“Bila alasan untuk pembangunan sarana publik yang mendesak. Emang Pemkot mau bangun apa? Untuk pembangunan rumah sakit tipe C kan mau dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan GOR sumber dana APBN Rp 800 miliar. Lantas untuk apa obligasi?,” ujar Atty.

Atty menilai, pengajuan Perda Obligasi tidak relevan lantaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau dana tak terserap selama ini selalu tinggi setiap tahunnya.

“SILPA kan selalu besar setiap tahun, itu karena perencanaan kegiatan tak matang. Beberapa proyek gagal lelang. Sekarang mau obligasi atau berhutang untuk pembangunan, ini kan lucu. Sisa uang banyak nganggur, tapi mau obligasi,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Atty menyatakan, apabila alasan Pemkot Bogor melakukan obligasi dengan menjual saham ke masyarakat, hal itu pun kurang tepat lantaran khawatir berpotensi disalahgunakan, berdampak pada pembangunan

“Selain itu masyarakat yang mana yang mau beli saham obligasi? Warga tidak butuh yang seperti itu? Kemudian tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dari pembelian obligasi. Jangan berbisnis dengan rakyat. Lagipula defisit acapkali terjadi,” katanya.

Bila regulasi tersebut sampai gol tutur Atty, justru akan menambah beban piutang kepala daerah selanjutnya. Lantaran pembayaran bunga untuk obligasi tersebut bersumber dari APBD.

“Ini akan menjadi hutang dan membebankan walikota yang akan datang. Apalagi bila jangka waktunya 10 tahun,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, dalam rapat tersebut Pemkot mengajukan 15 Perda baru. Padahal, Presiden Jokowi telah meminta daerah tidak rajin membuat Perda, untuk dicocokan dengan kebijakan.

“Itu jelas instruksi Presiden. Kalau Pemkot mengusulkan untuk mencabut 10 perda yang sudah tak terpakai, saya setuju,” paparnya.

Terpisah, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan, rencana penerapan obligasi itu tidak tepat.

“Tingkat kota kok pinjam-pinjam. Kalau negara okelah. Kalau kota atau kabupaten kan masih punya provinsi dan pemerintah pusat. Saya pikir dalam menjalankan pemerintahan bukan urusan hutang-hutangan,” katanya.

Yus menyatakan, ada tiga hal perlu diperhatikan oleh Pemkot Bogor dalam masalah pengembangan daerah. Pertama, kecermatan mengkalkulasi orientasi pembangunan.

“Itu dihitung, kita ini perlu uang pinjaman atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pemerintah harus transparan dalam pengelolaan keuangan yang ada di tiap OPD. Jangan-jangan berapapun uang yang dimiliki akan selalu kurang, bila kebocoran terjadi dimana-mana,” katanya.

Ketiga, kata Yus, sudah saatnya pemerintah melibatkan stakeholder atau masyarakat untuk penguatan pembangunan. Sebab, berapapun dana APBD takkan cukup menuntaskan permasalahan, bila tak ada sinergitas dengan stakeholder.

“Masyarakat mesti dilibatkan agar punya tanggung jawab dalam penguatan pembangunan. Jangan hanya dijadikan objek eksploitasi atas nama pembangunan. Jadi nggak perlulah pinjam-pinjam.

Kalau pemerintah sudah akuntabel dan transparan, nggak butuh itu obligasi,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, obligasi merupakan alternatif untuk pembiayaan pembangunan di Kota Bogor, dan hal itu diatur dalam undang-undang.

“Kan ada alternatif lain selain obligasi, ada SMI serta BJB Indah untuk pembiayaan infrastruktur. Itu yang harus dipahami, mana yang bisa dipakai,” Sarana prasarana yang menghasilkan bagi kas daerah.

“Misalnya membangun RS tipe C di tiap kecamatan. Nanti pendapatan dari RS itu masuk semua ke kas daerah,” katanya.

Kata Ade, obligasi berbentuk saham yang ditawarkan kepada masyarakat atau perusahaan. “Warganya mau nggak. Yang pasti dari pembangunan harus menghasilkan. Kalau jadi beban ya pasti, makanya harus ada hasilnya,” ungkapnya.

Selain itu, sambung dia, regulasi obligasi itu nantinya hanya berlaku selama periode walikota yang tengah menjabat saja.

“Jadi selama masa kepemimpinan walikota menjabat saja. Bagusnya empat tahun bisa lunas, sehingga tak menjadi beban pimpinan akan datang,” ucapnya.

Saat disinggung mengapa Pemkot Bogor memilih untuk mengusulkan Perda Obligasi sementara SILPA selalu besar setiap tahunnya. Ade berdalih bahwa SILPA itu tak bisa diperkirakan lantaran baru terlihat di akhir tahun anggaran.

“Kayak sekarang SILPA itu kan Rp165 miliar, tapi tak bisa juga diperkirakan. Sebab anggaran Rp2 triliun lebih didistribuskan semua OPD.
Jadi sah-sah saja ada aturan soal obligasi. Sehingga ke depan bila ingin membangun GOR atau RS dana pinjaman, regulasi sudah disiapkan,” jelasnya. (Den)

ReplyForward