IJTI Desak Polri Evaluasi Internal Terkait Penanganan dan Perlindungan Jurnalis

Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKaRTA-Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencatat, selama satu pekan ini ada 10 kasus kekerasan menimpa jurnalis saat meliput demonstrasi menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dari jumlah tersebut enam kasus kekerasan terjadi di Ibu Kota dan selebihnya terjadi di daerah.

Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana mengatakan, dari 10 korban kekerasan, empat di antaranya merupakan jurnalis televisi yaitu, Febrian Ahmad, reporter Metrotv kendaraan liputannya dirusak oleh massa. Kemudian Rian Saputra kamerawan TVRI Sulawesi Tengah.

“Kameranya dirampas dan gambar dihapus oleh oknum polisi saat meliput aksi demonstrasi mahasiswa di Jalan Raden Saleh yang tidak jauh dari Gedung DPRD Sulawesi Tengah,” ujar Yadi di Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Selain itu kekerasan jurnalis juga menimpa Vany Fitria dan Harfin Naqsyabandi, reporter Narasi TV saat meliput demonstrasi menolak RKUP di Jakarta. Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi menolak RKUHP dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, sedangkan satu kasus dilakukan oleh massa aksi.

“IJTI mempertanyakan komitmen Polri dalam menjalankan nota kesepakatan menyangkut perlindungan jurnalis yang sudah dibuat dengan Dewan Pers. Mengingat dalam praktiknya masih banyak anggota Polri di level bawah yang tidak memahami tugas-tugas jurnalis dilindungi dan dijamin oleh undang-undang,” ucapnya.

Dia menyebutkan, dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers secara tegas disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp500 juta.

“Pers berfungsi sebagai kontrol sosial dan penyampai aspirasi publik. Itulah mengapa pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Tanpa kebebasan pers dan berekspresi maka demokrasi di Tanah Air tidak akan berjalan dengan baik,” katanya.

Maraknya kekerasan yang menimpa sejumlah jurnalis saat meliput unjuk rasa menolak RKUHP, IJTI mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi. Selain itu meminta Kapolri mengevaluasi pelaksanaan MoU Polri dengan Dewan Pers terkait perlindungan jurnalis.

“Mengecam keras sejumlah oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan pada jurnalis yang tengah melakukan peliputan unjuk rasa menolak RKUHP,” ucapnya.

Menurutnya, IJTI juga mendesak reformasi di internal Polri, terutama yang menyangkut penanganan dan perlindungan jurnalis. IJTI mendorong jurnalis yang menjadi korban untuk memproses kasus kekerasan secara hukum

“Mengimbau seluruh jurnalis televisi terus menjaga kode etik jurnalistik dan profisionalitas dalam menjalankan tugas,” katanya. (red)