Istri Tersandung UU ITE ,Dandim Kendari Dicopot

Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mencopot jabatan dua prajurit Angkatan Darat lantaran istri mereka diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penusukan Menko Polhukam Wiranto.

Salah satunya adalah Dandim Kendari Kolonel HS. Dia dicopot dan ditahan selama 14 hari. HS harus mempertanggungjawabkan tindakan istrinya, Irma Nasution, yang mengunggah tulisan bernada nyinyir soal penyerangan terhadap Wiranto.

Irma menulis di akun Facebook- nya, ”Jgn cemen pak, … Kejadianmu tak sebanding dgn berjuta nyawa yg melayang,”. Kalimat itu disertai emoticon tertawa.

Adapun proses hukum terhadap Irman akan diserahkan ke peradilan umum. Pencopotan jabatan dan penahanan selama 14 hari juga dikenakan terhadap Sersan Dua Z yang berdinas di detasemen kavaleri berkuda di Bandung.

Istrinya, LZ, juga memuat unggahan bernada menghina Wiranto di medsos. “Suami dua individu itu telah memenuhi pelanggaran terhadap UU Nomor 25 Tahun 2014, yaitu tentang Hukum Disiplin Militer.

Konsekuensinya, kepada Kolonel HS sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya,

dan ditambah hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari,” kata Andika di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/10). Andika mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ada anggota lain yang terlibat hal serupa.
Karena itu, TNI AD membuka diri terhadap masukan dari masyarakat.”Setiap ada informasi, pasti kami tindak lanjuti, khususnya yang menyangkut nama Angkatan Darat,” tegasnya.

Hukuman serupa dijatuhkan oleh TNI AU terhadap personelnya, Peltu YNS, dari jabatannya sebagai anggota Polisi Militer Lanud Muljono Surabaya.

Dia dicopot lantaran istrinya berinisial FS berkomentar dengan nuansa fitnah tentang penusukan Wiranto di media sosial.

“Peltu YNS mendapat teguran keras, dicopot dari jabatan, dan ditahan dalam rangka penyidikan oleh Pomau,” kata Kadispen TNI AU Marsma TNI Fajar Adriyanto, kemarin.

Fajar menjelaskan, komentar FS di media sosial mengandung ujaran kebencian terhadap Wiranto. Anggota Komisi I DPR 2014-2019 Mayjen (Purn) Supiadin Aries menyebutkan, Kolonel HS dan dua prajurit lainnya itu tetap dihukum meski yang berbuat adalah istri mereka.

“Keluarga tanggung jawabnya. Kan keluarganya itu anggota Persit (Persatuan Istri Tentara). Apalagi dia Dandim, dia (istrinya-Red) itu ketua cabang. Otomatis sebagai istri Dandim, dia Ketua Cabang Persit Kodim Kendari,” kata Supiadin.

“Nah, suaminya sebagai Komandan Kodim adalah pembina Persatuan Istri Tentara. Jadi, kaitannya jelas,” imbuh dia.

Supiadin menyebut istri Kolonel HS seharusnya menjaga diri karena menyandang status Ketua Persit. Mengolok-olok seseorang, apalagi pejabat negara, merupakan pelanggaran disiplin. Hal itu diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Laporan ke Polisi

Sementara itu, politikus PAN Hanum Rais dan pemain drum band Superman Is Dead (SID) I Gede Ari Astina alias Jerinx, serta Jonru Ginting dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran membuat unggahan di media sosial terkait insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.
Laporan itu dibuat oleh seseorang bernama Jalaludin. Selain ketiganya, Jalaludin juga melaporkan dua orang lainnya yakni Bhagavad Samabhada dan Gilang Kazuya Shimura.
“Akun-akun tersebut diduga menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong terkait peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Kamis 10 Oktober 2019,” kata kuasa hukum Jalaludin, Muannas Alaidid.
Muannas menyebut ada lima akun media sosial yang dilaporkan, yakni tiga akun Twitter dan dua akun Facebook. Tiga akun Twitter itu yakni @hanumrais (Hanum Salsabiela Rais), @JRX_SID (I Gede Ari Astina/Jerinx), serta @fullmoonfolks (Bhagavad Samabhada).
Adapun dua akun Facebook atas nama Jonru Ginting dan Gilang Kazuta Shimura. Pengamat intelijen Ngasiman Djoyonegoro berpendapat, keraguan sejumlah kalangan yang mencurigai kasus penusukan Wiranto sebagai rekayasa menunjukkan bahwa masyarakat belum benar-benar menyadari keberadaan kelompok radikal dan teroris di negara ini.
Karena itu, lanjut Simon, sapaan akrabnya, perlu terus dilakukan literasi yang benar terkait bahaya terorisme dan juga keberadaan serta aktivitas kelompok radikalteroris itu kepada masyarakat.
“Kalau ada yang menganggap ini rekayasa, play victim, perlu kita luruskan dan beri pemahaman secara utuh tentang bahaya kelompok IS dan JAD,” imbuh Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CSIS) itu.

Pengamat politik internasional Dr Andi Purwono mengatakan, eskalasi teror di Indonesia berada pada fase mengkhawatirkan. Sebab, pelaku yang diduga terafiliasi dengan jaringan internasional kini terangterangan memberikan perlawanan. Butuh diplomasi total untuk melawan tindakan yang menafsirkan ajaran agama secara sembarangan.
”Target yang diinginkan pelaku jelas bukan main-main. Sebab, pejabat setara Menko Polhukam yang bagian dari juga simbol negara jadi sasaran,” tutur Wakil Rektor III Universitas Wahid Hasyim Semarang itu.
Dia menyatakan, mencegah terulangnya kasus serupa harus diprioritaskan. Jangan sampai muncul korban lagi. Pemerintah juga perlu melibatkan peran semua pihak, termasuk alim ulama dan cendekiawan muslim.
Sebab, ditengarai para pelaku itu salah memahami dan menafsirkan ajaran agama. Mencegah banyak orang terpapar paham radikalisme adalah bagian dari langkah bersama untuk mengurai benang kusut persoalan ini.