Jokowi Percayakan Pos-pos Penting Diisi Wajah Lama

Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempercayakan sebagain besar pos-pos penting di Kabinet Kerja II kepada para pembantu lamanya di Kabinet Kerja I. Salah satu pos penting yang dipercayakan kepada pembantu lamanya adalah Menteri Keuangan. Pos itu tetap dipercayakan kepada Sri Mulyani.

”Presiden menugaskan saya untuk tetap menjadi menteri keuangan dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal dalam membantu menteri-menteri terkait,” kata Sri Mulyani di Istana, Jakarta, Selasa (22/10). Sri Mulyani mengaku membicarakan sejumlah hal terkait bidang ekonomi dengan Presiden Jokowi saat dipanggil ke Istana.

Jokowi ingin lebih banyak penciptaan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan. ”Bagaimana terus mendorong ekonomi kita agar mampu meningkatkan kesempatan kerja. Kita semua juga sudah melihat anggaran perlu dieksekusi secara baik, baik di kementerian, lembaga, maupun daerah.

Cita-cita Pak Presiden membangun Indonesia dengan birokrasi bersih dari korupsi dan dari sisi perekonomian berkualitas. Itu cita-cita yang baik,” tandasnya. Jokowi juga meminta meningkatkan peran UMKM.

Dari sisi makro ekonomi, Jokowi meminta masalah defisit neraca dagang dan neraca pembayaran bisa dituntaskan. ”Jadi ketahanan ekonomi terus ditingkatkan, meningkatkan supply chain, investasi, UMKM,” kata Sri Mulyani.

Pos penting lainnya, seperti prioritas pembengunan kemaritiman/kelautan, tetap dipercayakan kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, nomenklaturnya ditambah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain diminta membereskan persoalan maritim hingga ekspor barang mentah, dia juga mendapatkan tugas khusus, mengawasi ketat PT Pertamina. ”Presiden minta supaya inefisiensi di Pertamina betul-betul dilihat.

Saya diminta bantu lihat itu juga,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan. Luhut diminta mengawasi ketat hal-hal yang bertentangan dengan efisiensi di Pertamina. Menurutnya hal itu berkaitan dengan ancaman Jokowi saat membacakan pidato pertama setelah pelantikan presiden di MPR.

Jokowi menyatakan tidak segansegan mencopot pihak yang tidak mampu bekerja dengan baik. Luhut menilai, hal itu termasuk Pertamina. Dengan senang hati, Luhut akan melakukan tugas tersebut. ”Jadi kita pangkas keinginan yang tidak benar.

Jadi pidato Beliau yang mencopot yang tidak benar dan saya akan melakukan tugas itu sebaik-baiknya,” tegasnya. Pos lain sesuai prioritas Pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kemajuan bidang ini sangat dirasakan dan menjadi prestasi Kabinet Kerja I.

Basuki Hadimuljono dan Budi Karya Sumadi menyatakan telah ditunjuk Presiden untuk melanjutkan posisinya, Basuki sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan. Keduanya juga mendapat tugas khusus membantu pengembangan pariwisata.

Basuki Hadimuljono membicarakan soal infrastruktur dan Budi Karya soal konektivitas sektor pariwisata. ”Pertama Beliau menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang Beliau sampaikan dalam visinya yang kedua, mengonekkan apa yang sudah dibangun dengan kawasankawasan khusus, pariwisata, kawasan industri,” kata Basuki.

Kelanjutan pembangunan infrastruktur ini, menurut Basuki, sesuai dengan visi kedua Presiden Jokowi, yakni membuat wilayah terkoneksi, termasuk di kawasan pariwisata. ”Juga pembangunan infrastruktur di kawasankawasan destinasi wisata, yaitu Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang,” tambah Basuki. Budi Karya menambahkan, Presiden menugaskan dirinya meningkatkan konektivitas antarpulau.

Selain itu, mendukung sektor pariwisata. ”Pak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dengan pulau-pulau yang banyak harus dipastikan terjadi satu konektivitas yang baik secara khusus bagaimana kita mendukung Pariwisata dan bagaimana logistik tambah baik,” tuturnya.

Basuki Hadimuljono dan Budi Karya pun menyatakan siap bersama Menteri Pariwisata untuk bersama bahu-membahu membangun pariwisata Indonesia.

Sebelumnya, beberapa menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Kerja I, Selasa (22/10) mendatangi Istana atas undangan Jokowi. Mereka yang hadir, antara lain Sri Mulyani Indrawati, Agus Gumiwang Kartasasmita, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi, Siti Nurbaya, dan mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kemudian Mendagri 2014-2019 Tjahjo Kumolo, mantan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 2014- 2019 Sofyan Djalil, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2019 Bambang PS Brodjonegoro, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tito misalnya, diprediksi menjadi menteri. Jokowi juga mengirimkan surat presiden (supres) kepada DPR soal permintaan persetujuan untuk pemberhentian Tito sebagai Kapolri.

Surat Jokowi soal pemberhentian Jenderal Tito Karnavian dari jabatan Kapolri bernomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Permintaan Presiden pun disetujui DPR dalam sidang paripurna, Selasa (22/10).

Ketua DPR Puan Maharani menyebut Jenderal Tito Karnavian mundur dari Kapolri karena akan mengemban tugas lain. Sementara itu, Retno LP Marsudi, Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja I, hingga kemarin masih mendampingi Wapres Ma’ruf Amin menghadiri penobatan Kaisar Jepang Naruhito.

Retno diprediksi akan kembali menempati pos menteri luar negeri. Selain wajah-wajah lama, ada wajah-wajah baru yang kemarin juga dipanggil. Mereka adalah Syahrul Yasin Limpo, Juliari Batubara, Suharso Monoarfa, Ida Fauziyah, Fachrul Razi, Bahlil Lahadalia, Zainudin Amali, dan Abdul Halim Iskandar.

Siapkan Pelantikan

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyatakan, Istana Kepresidenan siap menggelar prosesi pengenalan dan pelantikan menteri Kabinet Kerja II, Rabu (23/10). Pengenalan para menteri akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pukul 08.00 WIB dan dilanjutkan pelantikan pukul 10.00 WIB.

Pihak istana juga sudah menyiapkan total 34 kemeja putih yang akan dikenakan oleh para menteri, yang sejak Selasa pagi sudah dibawa masuk oleh beberapa staf Istana Kepresidenan. Penggunaan kemeja putih ini persis sama dengan proses pengenalan menteri pada 2014 lalu. (red)