Menkeu RI : Pemerintah Gelontorkan Rp 13,56 Triliun Untuk BPJS Kesehatan

Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kementerian Keuangan bakal kembali menyuntik dana BPJS Kesehatan Rp 13,56 triliun. Sri Mulyani mengusulkan hal itu sebagai solusi menambal tekor keuangan BPJS Kesehatan.

Dia menjelaskan, suntikan modal Rp 13,56 triliun itu berasal dari penyesuaian iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah dari semula Rp 23.000 menjadi Rp 42.000/bulan/jiwa. Penyesuaian itu mulai berlaku Agustus 2019.

“Jadi Pemerintah Pusat menanggung Agustus-Desember dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa plus Pemda yang sebanyak 37 juta jiwa dibayarkan pemerintah pusat untuk sisa tahun 2019,” ujarnya. Jika dihitung, kata Sri Mulyani maka tambahan modal yang ditanggung atas usulan penyesuaian iuran PBI Pemerintah Pusat pada Agustus hingga akhir 2019 Rp 9,2 triliun.

Untuk PBI daerah Rp 3,34 triliun. ”Dengan demikian BPJS akan mendapatkan suntikan dana Rp 13,56 triliun,” tegas Sri Mulyani. Defisit keuangan BPJS dilaporkan meningkat menjadi Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019. Angka itu meningkat dari proyeksi Rp 28 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku, BPJS Kesehatan masih bisa mendapat tambahan dana untuk menambal defisit jika konsisten melaksanakan seluruh rekomendasi hasil audit BPKP. Dana tambahan itu Rp 5 triliun. Dengan demikian, totalnya tambahan menjadi Rp 18,56 triliun.

Jika dilaksanakan, usulan tambahan modal dari Sri Mulyani mampu menurunkan estimasi defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi Rp 14 triliun. Untuk menutupi sisa defisit ini, Sri mengusulkan penyesuaian iuran untuk peserta penerima upah (PPU) pemerintah dalam hal ini PNS, TNI, Polri pada Oktober 2019. Di mana tarifnya menjadi 5% dari take home pay (TKP) maksimal Rp 12 juta.

PPU badan usaha berlaku Januari. Untuk peserta bukan penerima upah (PPU) untuk kelas 3 iuran menjadi Rp 42.000/bulan/jiwa. Kelas 2, usulan Sri Mulyani Rp 110.000 per bulan per jiwa atau lebih tinggi dari DJSN yang Rp 75.000/bulan/jiwa.

Kelas 1 usulan Sri Mulyani Rp 160.000/bulan/jiwa atau lebih tinggi dari usulan DJSN Rp 120.000/bulan/jiwa. Usulan ini diharapkan berlaku pada Januari 2020. ”Jika mengikuti usulan DJSN, maka itu hanya surplus pada 2020. Pada 2021 defisit lagi, itu pun dengan catatan defisit sampai 2019 sudah diselesaikan,” jelas dia.

Sri juga mengungkapkan, dengan usulannya tersebut, pada 2020 bisa menyelesaikan sisa defisit Rp 14 triliun. Dengan catatan, usulan penyesuaian untuk PBI pusat dan daerah disetujui mulai Agustus- Desember 2019, sedangkan non-PBI pada Januari 2020.

Usulan penyesuaian PPU pemerintah berlaku pada Oktober 2019 sedangkan PPU badan usaha pada Januari 2020. Di mana, iuran kelas 3 Rp 42.000, kelas 2 Rp 110.000, dan kelas 1 Rp 160.000. Berdasar hasil dari usulannya tersebut, BPJS Kesehatan surplus Rp 17,2 triliun pada 2020 dan bisa menutup sisa defisit Rp 14 triliun.

Bahkan, keuangan BPJS Kesehatan masih surplus Rp 3 triliun tahun depan. Surplus keuangan BPJS Kesehatan akan semakin besar pada tahun berikutnya. ”Untuk 2021, 2022, sampai 2023 proyeksi berdasarkan jumlah peserta dan utilisasi surplus Rp 11,59 triliun untuk 2021, Rp 8 triliun untuk 2022, dan 2023 surplus ke Rp 4,1 triliun,” ungkapnya.

Benahi Sistem

Terkait usulan kenaikan iuran, anggota Komisi IX DPR Mafirion mengatakan, hal itu akan sia-sia jika tidak diikuti perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan. ” Tata kelola perlu diperbaiki karena itulah sumber masalah yang utama,” katanya dalam rapat gabungan antara Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung DPR.

Misbakhun, anggota Komisi XI DPR mengatakan, kelemahan sistem BPJS Kesehatan tak sepenuhnya menjadi salah dari badan jaminan sosial tersebut. Ia mengatakan kementerian terkait juga memiliki tanggung jawab terhadap BPJS Kesehatan. ”BPJS sebagai operator pasti ada kelemahannya, tetapi masih ada permasalahan Kemenkes data yang belum valid,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR Abidin Fikri meminta data penerima manfaat BPJS Kesehatan diketahui publik. Ia meminta nama-nama tersebut ditulis di kelurahan dan kecamatan. ‘

‘Kita harus mendata dengan jelas siapa saja yang akan mendapat pelayanan kesehatan dan ini harus diumumkan di setiap kelurahan dan kecamatan,” tuturnya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pemerintah segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan defisit biaya yang tengah membelit BPJS Kesehatan.

Pasalnya permasalah ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya. ”Harus ada sebuah teobosan secara sistemik, agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan,” kata Fahri.

DPR memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), selama kurun waktu 5 tahun ini, terutama terkait defisit dana jaminan sosial atau permasalahan JKN yang dikelola BPJS ini bersifat multifactorial, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik. (red)