PDI Perjuangan Izinkan KPK Menggeledah Namun Harus Ada Surat Perintah

Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Djarot Saiful Hidayat,Ketua DPP PDI Perjuangan mendengar kabar rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor pusat mereka di Jalan Dipenogoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Menurut Djarot Syaiful, kedatangan KPK ditolak lantaran tidak bisa menunjukkan surat penggeledahan yang resmi dan meyakinkan.

“Kami tidak menolak. Kami menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi,” kata Djarot di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Djarot sendiri mendengar informasi tersebut dari orang yang berada di Kantor DPP PDIP. “Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan (KPK) tidak ada bukti-bukti yang kuat, surat, terus dan sebagainya,” jelas Djarot.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa PDIP sangat mendukung proses penegakan hukum. Dia menilai siapa pun yang bersalah pasti akan diberikan sanksi tegas oleh PDIP.

“Siapa pun yang bersalah akan diberikan sanksi tegas oknum-oknum dan itu tidak mewakili partai. Individu-individu itu, anggota, entah kader, pasti kami akan kasih sanksi yang tegas,” jelas Djarot.

informasi yang media ini himpun, operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan juga menjerat politikus PDIP.

Wahyu diduga menerima suap dari sosok itu untuk pengurusan Pergantian Antar-waktu (PAW) DPR RI.