Pekerja Dan Pengusaha Dapat Berunding Soal THR

Bogor Now Nusantara

KORANBOGOR.com,BANDUNG-Pemprov Jabar meminta pekerja dan pengusaha bisa berunding soal THR untuk mencapai kesepakatan bersama.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar, M Ade Afriandi,pekerja dan pengusaha harus didorong untuk membahas soal THR bersama melalui proses perundingan.

“Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan,” katanya dalam keterangan yang diterima Sabtu (9/5).

Langkah tersebut diharapkan bisa pula memupus syak wasangka atas kemungkinan memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan terkait dengan pemberian THR.

Tentu saja, katanya, perundingan itu harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu ada keterbukaan dan kejujuran di antara pimpinan perusahaan dengan pekerja dan buruh.

Permintaan perundingan di antara kedua belah pihak itu merupakan respon Pemprov Jabar atas Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi corona.

“Disnakertrans Jabar sendiri tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja atau buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” katanya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan surat edaran tersebut, Disnakertrans Jabar sendiri membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

“Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut,” katanya. (Red)