Pemda Harus Optimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mencegah Stunting

Bogor Now Kesehatan Nusantara

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Pemerintah menyesalkan belum optimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting.

Hal ini diungkapkan oleh Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Abdul Mu’is.

Menurutnya, hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya program pecegahan stunting.

“Untuk itu, Setwapres melakukan sosialisasi untuk mendorong pemahaman yang lebih baik tentang DAK untuk 2021, utamanya bagi daerah prioritas, sehingga bisa mendukung pelaksanaan di daerah,” katanya di Jakarta, Selasa (9/6).

Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, total persentase penyaluran DAK Fisik terkait Stunting Tahun Anggaran 2019 yaitu 91,14%, yang meliputi DAK Fisik Bidang Kesehatan 90,87%, DAK Fisik Bidang Sanitasi sebesar 96,82% dan DAK Fisik Bidang Air Minum 89,44%.

“Pemanfaatan DAK ini juga terkait erat dengan peran pemerintah daerah untuk memastikan percepatan pencegahan stunting terselenggara,” ujarnya. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Basah Hernowo, menambahkan seharusnya pemerintah daerah bisa menunjukkan keseriusan di mana tak hanya mengajukan usulan DAK, melainkan juga memperlihatkan kesiapan dalam pelaksanakannya.

“Aplikasi KRISNA untuk pengusulan DAK mulai siang ini sudah siap diakses di wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, namun pengusulan DAK harus dengan desain yang siap, jangan sampai anggaran sudah turun, tetapi desain programnya belum ada,“ tegas Basah.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil Evaluasi Pengusulan DAK 2020, pihaknya menemukan ada nilai usulan yang dianggap terlalu tinggi, ada juga nilai usulan senilai Rp0.

“Bahkan ada usulan yang memiliki detail komponen yang dianggap tidak relevan atau tidak berdampak langsung pada masyarakat,” ungkapnya.

Basah juga mendorong pemerintah daerah tetap berkomitmen menyerahkan data yang riil, juga sungguh-sungguh melaksanakan program penurunan stunting, sebab semuanya telah diatur dalam sistem peraturan perundangan yang berlaku.

“Dasar Hukum ini penting agar kelak tidak ada pertanyaan yang menggoyahkan akuntabilitas setelah nanti program selesai dilaksanakan.” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyatakan arah Kebijakan DAK Fisik Penugasan Subbidang Keluarga Berencana (KB) & Kesehatan Reproduksi (KR) dan BOKB Tahun Anggaran 2021 terkait upaya mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan pencegahan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Di mana dalam waktu dekat, dikatakan Hasto, siap diluncurkan Kampung KB yang tidak hanya merujuk Keluarga Berencana, melainkan Keluarga Berkualitas.