Program Jang Malawang Kota Tual, Mempesona Direktur Metrologi Rusmin

Nusantara

KORANBOGOR.com, JAKARTA, — Program Uji Timbangan, Mantapkan Alat, Membawa Untung atau Jang Malawang-nya Kota Tual, Maluku, mempesona Direktur Metrologi Ditjen PKTN Kemendag, Rusmin Amin. Alasannya, Kota Tual itu kepulauan yang dibatasi laut.

“Kami apresiasi program Jang Malawang sebagai wujud sosialisasi UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Padahal kondisi geografis Kota Tual itu kepulauan dan penuh perjuangan untuk berkolaborasi mewujudkan daerah tertib ukur,” ujar Direktur Rusmin Amin, didampingi Tim Kreatif Direktorat Metrologi, dalam Webinar dengan Muspiko Tual Pimpinan Walikota Adam Rahayaan, Rabu (23/9). Webinar diikuti 682 peserta.

Direktur Rusmin Amin mengakui sosialisasi Metrologi Legal membutuhkan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat termasuk kecamatan & kelurahan yang memahami karakteristik daerah setempat sebagai kearifan lokal.

Jang Malawang diartikan jangan melawan itu sendiri, bagi Walikota Adam Rahayaan, merupakan bentuk perlindungan Pemkot Tual kepada masyarakat konsumen dengan memberi pemahaman terkait pentingnya alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, sesuai ketentuan agar selalu akurat.

“Pelayanan Kemetrologian yang kami lakukan berlaku di Seluruh Wilayah Kota Tual, tak kecuali di pulau terluar sekalipun,” ujarnya didampingi Wakilnya Usman Tamnge, Ketua DPRD, Hasan S Borut, dan Muspiko lain.

Konsisten
Di tempat terpisah Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, mengungkapkan apresiasinya terhadap Direktorat Metrologi yang mampu memotivasi kepala daerah berperan aktif mensosialisasikan Metrologi Legal.

“Komitmen kepala daerah untuk memberikan perlindungan konsumen & mewujudkan tertib niaga dalam penggunaan alat ukur, takar, timbang & perlengkapannya, termasuk ukur ulang, perlu secara konsisten dijaga,” ujar Dirjen Veri Anggrijono.

Kemendag mencatat sepanjang 2010-2019 telah membentuk 54 daerah tertib ukur (DTU) atau 10,5% dari 544 kabupaten/kota, dan 1.621 pasar tertib ukur (PTU) di 34 provinsi atau 9,99% dari 16.213 pasar di Indonesia.

Penyaji : Iksan