Rencana Pemekaran Provinsi Papua, Ini Ulasan Pengamat

Nusantara

KORANBOGOR.com, JAKARTA,– Rencana Pemekaran Provinsi Papua bisa saja terwujud. Tetapi hendaknya rencana tersebut terlebih dulu dilakukan kajian holistik agar kedepan tidak memicu masalah yang rumit bagi pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri.

Sepert ulasan yang dikemukakan Pengamat Politik Karyono Wibowo, seperti di cukil dari Bisnis.com di Bogor, Minggu 13 September 2020.

Intinya Karyono mendukung penuh rencana tersebut karena sudah sesuai dengan UU No. 35/2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Hemat Karyono, sesuatu hal yang wajar jika Presiden Joko Widodo ‘Jokowi’ mewujudkan rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua yang direncanakan terbagi lima daerah dalam periode kedua pemerintahannya.

Tetapi, Karyono memberikan saran, jika pemekaran tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan kajian holistik.

“Kan amanat UU Otonomi Khusus tidak harus dilaksanakan serentak. Harus melihat perkembangan potensi daerah dan berbagai aspek lainnya, apakah memungkinkan dimekarkan,” ucapnya.

Pemekaran suatu wilayah kata Karyono harus memperhatikan sejumlah persyaratan pembentukan daerah otonomi baru, diantaranya, berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk provinsi sebelumnya.

“Jangan kemudian pemekaran, tetapi tidak memenuhi syarat, dipaksakan, lalu ujungnya jadi beban pemerintah pusat,” urainya.

Dengan begitu, tutur Karyono harus ada skala prioritas atas wilayah yang akan dibentuk.

Jika melihat tujuannya ujar dia, pembentukan wilayah ini setidaknya membuat manajemen pemerintahan lebih tersalurkan. Sehingga, pendapatan di Papua lebih merata dan hal itu tentunya dapat mempersempit kesenjangan masyarakat.

“Kalau dilihat dari aspek geografis dan secara demografis, memang saya sependapat kalau Papua dimekarkan, supaya pemanfaatan SDA yang ada di Papua bisa merata. Nah tujuan akhirnya kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Papua,” jelasnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD seperti diberitakan sebelumnya pemerintah berencana memekarkan Provinsi Papua menjadi lima wilayah.***


.