Ridwan Kamil : Ada 7 Bantuan Yang Bakal Warga/Perantauan Terima Selama PSBB Diberlakukan Juga Pembagian Nasi Bungkus

Bogor Now Nusantara

KORANBOGOR.com,Pemberlakuan-Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di lima wilayah Jawa Barat akan berlaku mulai Rabu (15/4/2020) dini hari.

Adapun lima wilayah yang dimaksud antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Dalam pelaksanannya, akan dibatasi sejumlah kegiatan seperti perkantoran dan komersial.

Selain itu kegiatan kebudayaan dan keagamaan juga akan turut dibatasi.

Selama PSBB, masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19 akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan masyarakat terdampak Covid-19 di Bodebek ini dibagi menjadi dua.

“Golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah (DTKS), yang DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melaui kementrian kementriannya,

kemudian ada kelompok dua non DTKS yaitu mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan,” ujar Ridwan Kamil, Jumat (12/4/2020).

Dalam kelompok non DTKS, lanjut Ridwan Kamil, terbagi menjadi dua yakni, warga berKTP 5 wilayah PSBB dan perantauan.

“Jadi kepada perantuan di wilayah lima ini jangan khawatir Anda akan tetap dibantu oleh Pempov Jabar dan Pemerintah lima wilyahan ini,

Anda (perantuan) akan dipersamakan haknya selama Anda berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu,

jadi hari ini RT RW sedang lakukan pendataan,” kata Ridwan Kamil.

Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan bahwa bantuan untuk masyarakat Bodebek ini bersumber dari tujuh pintu.

“Pertama mereka akan dibantu PKH, ini yang sudah rutin, kedua mereka yang akan dibantu kartu sembako atau pangan non tunai, ini sudah rutin,

ketiga mereka akan dibantu kartu prakerja, untuk pengangguran dan yang kena PHK,

keempat mereka akan dibantu oleh presiden lewat bansos Rp 600 ribu kali tiga bulan,

kelima kalau di kabupaten mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa,

keenam baru dana sosial dari provinsi yang Rp 500 ribu kali empat bulan itu sudah siap,

dan yang ketujuh kalau masih kurang akan diberikan oleh dana sosial dari kota kabupaten di lima wilayah,” papar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil lantas mengimbau kepada para RT dan RW untuk segera melakkan kajian ulang dan survei.

“jangan sampai ada perantau dengan alasan tidak berKTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu,” ucapnya.

Dikatakannya bahwa selama perantau tersebut membutuhkan bantuan maka pihaknya akan berikan bantuan.

“Perlu kita bantu, tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat siapaun itu Insy Allah kami bantu,” jelas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menambahkan bahwa waktu pemberian bantuan bervariasi.

“Bantuan dari provinsi Insya Allah di hari Rabu, Kamis pada saat diberlakukan PSBB, bantuan sembako logistik dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek, menyusul seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat itu juga akan didistribuksian,” kata Ridwan Kamil.

Di sisi lain pihaknya juga akan menyiapkan program gerakan nasi bungkus atau Gasibu.

“Jika bantuan sosial yang jumlahnya tujuh masih ada yang terlewat, ada orang lapar di jalan minimal perutnya tidak kosong, akan ada dapur ummum di kelurahan-kelurahan di lima wilayah, yang akan membagikan nasi bungkus kepada yang kelaparan,” terang Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil pun mempersilakan kepada warga atau pihak lain yang ingin turut memberikan bantuan kepada yang terdampak Covid-19.

Beda PSBB Kabupaten Bogor dengan DKI Jakarta

PSBB di Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sudah ditetapkan akan diterapkan pada Rabu (15/4/2020) mendatang.

Namun untuk Kabupaten Bogor, penerapannya akan sedikit berbeda dengan Kota Bogor bahkan DKI Jakarta.

“Kota Bogor mungkin mudah menduplikasi (PSBB) dari DKI. Tapi Kabupaten Bogor kondisinya berbeda. Ada hal hal yang tidak sama,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, Minggu (12/4/2020).

Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Bogor yang amat luas serta keterbatasan personel.

Ade Yasin menjelaskan bahwa Kota Bogor hanya memiliki 18 pintu utama atau pintu gerbang perbatasan.

Sedangkan Kabupaten Bogor sedikitnya ada 53 titik pintu dengan total 40 kecamatan.

“Kalau 40 kecamatan, berarti jumlah petugasnya harus ribuan. Karena jumlah pintu-pintu kami ini besar dan banyak sekali. Untuk Kota Bogor saja ada 18 pintu utama atau pintu gerbang jalan besar.

Kalau kita lihat dari lokasi pintu-pintu Kabupaten Bogor ke Depok,Bekasi dan sebagainya,pintu jalan besar atau pintu utama jalan nasional itu ada 53 titik paling sedikit. Ini perlu penanganan besar,” kata Ade Yasin.

Ade mengatakan bahwa penerapan PSBB di Kabupaten Bogor harus dilakukan sesuai zona agar efisien dengan personel yang ada.

Yakni PSBB skala maksimal atau besar untuk zona merah virus corona (Covid-19) dan PSBB skala minimal atau terbatas untuk zona yang belum termasuk zona merah.

“Sekarang kita punya 11 zona merah. Kalau besok ada lagi bertambah zona merah. Itu dilakukan lagi skala besar.

Kalau zona yang belum terindikasi atau belum terpapar positif, kami masih melakukan penutupan-penutupan skala terbatas. Ini mengefisienkan tenaga di lapangan,” kata Ade Yasin.

Pembagian penerapan PSBB di Kabupaten Bogor ini jadi usulan Bupati Bogor dan dikabulkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam rapat antara pimpinan daerah Bodebek dengan Gubernur Jabar pada Minggu (12/4/2020).

Ridwan Kamil mengatakan bahwa penerapan PSBB yang terbagi 2 skala ini juga akan diberlakukan di Kabupaten lainnya di Bodebek yakni Kabupaten Bekasi.

“Dari PSBB di lima wilayah, ada dua yang sifatnya kabupaten. Maka kabupaten ini berbeda dengan DKI atau Kota bogor,Kota Depok,Kota Bekasi.

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi dua. Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu PSBB-nya maksimal.

Di non zona merah PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah,” kata Ridwan Kamil.(Red)