Terkait Asuransi Jiwasraya ,Usai Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi Benny Tjokrosaputro Bungkam

Nusantara

KORANBOGOR.comJAKARTA-Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro rampung diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (6/1/2020). Benny diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.

Usai diperiksa selama lebih dari 10 jam, Benny memilih bungkam mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya. Keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB, Benny yang mengenakan batik coklat langsung bergegas berjalan.

Benny menyerahkan kepada kuasa hukum saat dikonfirmasi mengenai perannya terkait perkara dugaan korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp13,7 triliun tersebut.

“Tanya pengacara saya saja,” kata Benny sambil terus berjalan keluar area Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta Senin (6/1/2020).

Dikonfirmasi terpisah, Muchtar Arifin, kuasa hukum Benny mengklaim kliennya tidak terlibat dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Meskipun, Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah Benny bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

“Tidak ada perbuatan pak Benny yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan terhadap PT Jiwasraya,” katanya.

Muchtar mengatakan, PT Hanson International Tbk sudah melakukan pembelian kembali (buy back) seluruh Medium Term Notes (MTN) pada bulan Desember 2018 senilai Rp 680 miliar.

Dengan demikian, Muchtar mengklaim masalah likuiditas yang dihadapi Jiwasraya tak terkait produk investasi Hanson. Padahal sebelumnya, tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa investasi Jiwasraya pada MTN Hanson senilai Rp680 miliar berisiko gagal bayar.

“Pinjaman itu sudah selesai tepat waktunya pada 2016,” katanya.

Dalam pemeriksaan hari ini, Muchtar mengatakan, kliennya dicecar penyidik dengan sekitar 16 pertanyaan. Namun, Muchtar enggan mengungkap materi pemeriksaan yang dijalani kliennya.

“Ada sekitar 15-16 pertanyaan. Kalau soal materi pemeriksaannya apa, nanti biar dijelaskan oleh tim penyidik,” katanya.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri itu, diantaranya berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS.

Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Di antaranya mantan Direktur Utama Jiwasraya, Asmawi Syam dan mantan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya, Eldin Rizal Nasution.

Kemudian Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk Stephanus Turangan, Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra, dan Presiden

Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Sedangkan, satu saksi mangkir adalah Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Kejagung menduga, terdapat kegiatan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan grup-grup tertentu dengan sekitar 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.

Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1% senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial.(Red)