Dari 340 Permohonan Gugatan di Pileg 2019, Hanya 260 Yang Teresgitrasi MK

Berita Politik

KORANBOGOR.com, JAKARTA – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan dari 340 permohonan gugatan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Rabu 17 April lalu, hanya 260 perkara segera disidangkan karena berhasil diregistrasi MK.

“MK itu menerima permohonan 340 untuk pileg. DPD-nya pokoknya 10. 330 DPR DPRDnya. 330 itu permohonan yang diterima atau diajukan oleh partai politik. Nah kemudian dalam registrasi yang dilakukan, itu dari 340 itu menjadi 260 perkara yang diregistrasi,” ungkap Fajar di Gedung MK, Jakarta, Senin 1 Juli.

Fajar pun mengemukan alasan mengapa sejumlah permohonan tak lolos proses registrasi MK?

Pasalnya dari semua gugatan yang diajukan tersebut ditemukan beberapa permohonan gugatan ganda di sejumlah daerah.

“Ada permohonan yang double, double. Misalnya PKB itu mengajukan permohonan lebih dari 1 kali, dia menerima AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon) jadi 2. Nanti partai yang lain mengajukan 3 kali di provinsi yang sama. Nah itu kemudian dijadikan 1. Lahirlah kemudian 260,” jelas Fajar.

MK sendiri lanjut Fajar telah menerima gugatan pileg dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun sejumlah partai politik yang mengajukan gugatan di setiap provinsi bervariasi dan hanya Partai Berkarya yang mengajukan gugatan di seluruh provinsi.

“Ada digugat. Tapi tidak di semua provinsi ke-16 partai itu menggugat. Jadi jumlahnya bervariasi,” ucap Fajar.

Sementara gugatan terbanyak diterima MK kata Fajar diajukan Partai Berkarya sebanyak 34 permohonan. Kemudian Partai Demokrat 23 permohonan, lalu Partai Golkar dengan 21 permohonan.

Sedangkan 10 gugatan Pemilihan DPD tersebut berasal dari 6 provinsi yakni 2 di Sumatera Utara, 1 Nusa Tenggara Barat (NTB), 1 Sulawesi Tenggara, 2 Maluku Utara, 3 Papua, dan 1 Papua Barat.

Fajar pun mengklarifikasi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut sudah mengajukan 85 gugatan. Karena sejumlah permohonan tersebut ada yang digabung menjadi satu perkara.

“Saya nga tahu kalau 85, mungkin AP3-nya ya, akta pengajuan permohonan pemohon. Kita selalu mengeluarkan AP3 ketika orang menyerahkan berkas. AP3 itu yang kita selaraskan. Misalnya di Aceh, Partai Demokrat itu 8 kali mengajukan dengan AP3 yang berbeda-beda. Itu kita gabung jadi satu perkara, yang Partai Demokrat Aceh. AP3-nya ada 8 itu jadi 1 perkara, seperti itu. Kayaknya nggak ada deh 85, paling banyak itu 62, dari Partai Berkarya,” jelas Fajar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.