DPR Desak Menteri Yasonna Bisa Tegas Di Kasus Djoko Tjandra

Berita Hukum Politik

KORANBOGOR.com, JAKARTA, – Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dapat bersikap tegas seperti ditunjukkan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

“Langkah cepat dan tegas dari Kapolri itu menunjukkan keseriusan membongkar masalah buronan Djoko Tjandra yang mempunyai hubungan dengan polisi, tetapi saya tidak melihat keseriusan dari Menkumham Yasonna Laoly, karena hingga saat ini saya tidak melihat satu pun petugas imigrasi yang dikenai sanksi,” kata Wihadi dalam siaran Media yang diterima di Bogor, Sabtu (18.7/20).

Wihadi pun mempersoalkan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang juga dinilai bertanggung jawab di kasus ini tidak dijatuhi sanksi berupa pencopotan jabatan. Padahal, Djoko Tjandra kedapatan mendapat paspor baru di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada Juni 2020 lalu.

“Ini justru merupakan satu hal yang kami pertanyakan. Kenapa justru Imigrasi seakan-akan tidak memberikan sanksi apa pun kepada para petugas Imigrasi (Jakarta Utara),” katanya.

Wihadi menilai Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting dan Menkumham Yasonna Laoly tidak bisa acuh begitu saja seakan-akan Imigrasi tidak bersalah.

Wihadi pun mempertanyakan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, apakah melindungi para bawahan agar tidak dicopot dan diberikan sanksi.

Wihadi mengatakan tindakan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis perlu diapresiasi lantaran dengan tegas mencopot jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Pol. Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Pol. Nugroho Slamet Wibowo.

Kapolri menduga mereka melanggar kode etik terkait pencabutan “red notice” buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) Nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Irjen Pol Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.

Pada surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Pol Johanis Asadoma.

Editor : Dedy Kusnaedi

Foto : Net