Dukung Inpres Jokowi, Hipmi Minta Menteri Tak Seenaknya Buat Regulasi Baru

Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H.Maming mendukung langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Meski demikian, Maming meminta agar taka da lagi Kementerian yang seenaknya membuat regulasi-regulasi baru yang menghambat kecepatan tumbuhnya dunia usaha.

“Kami tentunya di HIPMI senang sekali dengan Inpres ini. Kami akan bantu pemerintah sosialisasikan,” ujar Maming dalam keterangannya hari ini di Jakarta.

Seperti diketahui, Presiden menyebutkan alasan penerbitan inpres ini dalam rangka percepatan kemudahan berusaha guna mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja.

Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Jokowi menginstruksikan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat “Ease of Doing Business”; melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha. Kepala BKPM juga diminta memberikan fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga; menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Menteri/Kepala Lembaga; dan memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

Maming menghimbau agar semua kementerian dan lembaga legowo sebagian kewenangannya diambil oleh Presiden dan diserahkan kepada BKPM.

“Kementerian dan Lembaga harus legowo, sebab ini Instruksi Presiden. Dan Presiden tidak asal memberi Instruksi.

Tentu ada alasan yang jelas. Selama dengan berserakannya perizinan dimana-mana malah membuat investor dan dunia usaha kesulitan memulai usahanya. Kita makin kalah cepat dari negara-negara lain,” ujar Maming.

Maming mengingatkan, agar setelah Inpres ini terbit, kementerian lain tak ada lagi seenaknya mengeluarkan regulasi-regulasi baru bermunculan.

“Yang akhirnya ujungnya manifestasi baru dari perizinan di berbagai kementerian. Jangan ada lagi ‘kreatifitas-kreatifitas’ di kementerian dan lembaga yang membuat pengusaha menjadi tersandra ulang dengan ketidakpastian.

Sudahlah! Praktik-praktik begitu sudah ketinggalan zaman,” papar Maming. 

Sebagaimana diketahui, kepada Menteri/Kepala Lembaga, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk.

Mereka diminta mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Maming mengatakan, Indonesia saat ini harus memperbaiki kemudahan berusahanya. Sebagaimana diketahui peringkat EODB Indonesia sempat membaik.

Semula peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 129 dari 190 negara. Kemudian,  naik berada di peringkat ke-73 pada 2018. Lalu stagnan diposisi tersebut pada 2019.(Red/Hipmi)