Fahri Hamzah Minta PN Jakarta Selatan Sita Paksa Aset 5 Petinggi Partai Keadilan Sosial (PKS)

Hukum Politik

KORANBOGOR.com,JAKARTA-Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya mengajukan penyitaan paksa aset milik petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senilai Rp30 miliar.

Surat permohonan sita aset dan daftar objek sita itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019) hari ini.

“Dengan demikian juru sita tinggal melakukan verifikasi aset sebelum mengeluarkan penetapan sita kemudian aset tersebut akan dilelang dan dibayarkan kepada klien kami,” tutur kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). (Baca juga: Fahri Hamzah Menang, Hakim Perintahkan PKS Bayar Rp30 Miliar)

Adapun lima petinggi PKS dimaksud adalah Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, dan Abdi Sumaithi.

Aset pribadi kelima orang tergugat itu berupa aset bergerak dan aset tetap. Namun, Mujahid enggan merinci aset yang dimaksud.

Dia hanya menegaskan aset-aset tersebut telah diverifikasi awal dan siap dieksekusi. Sesuai ketentuan hukum acara, kata dia, penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning atau pemanggilan pihak tereksekusi.

Setelah adanya permohonan sita eksekusi, kata dia, tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi.

Dia melanjutkan, setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi berikut berita acara eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang aset para tergugat.

Mengenai memori peninjauan kembali (PK) yang telah dikirimkan tergugat kepada Mahkamah Agung, Mujahid menegaskan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali tidak bisa menghalangi pelaksanaan putusan.

“Seperti pernah kami sampaikan bahwa menurut Pasal 66 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditentukan permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan,” tuturnya.

Selain itu, setelah dipelajari ternyata dalam PK yang dilayangkan Sohibul Iman dkk tidak mendasarkan ada bukti baru (novum).

“Artinya Sohibul Iman dkk sudah tidak memiliki bukti lagi yang bisa membantah argumentasi Fahri Hamzah bahwa dirinya dan kawan-kawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar tim kuasa hukum Fahri Hamzah, Slamet dalam kesempatan sama.

Pada Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terhadap PKS. Gugatan itu diajukan Fahri karena tidak diterima dipecat PKS.

Made yang juga ketua majelis perkara itu memutuskan pihak tergugat, yakni PKS untuk membayar ganti rugi materil sebanyak Rp30 miliar dari tuntutan penggugat sebesar Rp500 miliar.

Gugatan tersebut dilayangkan Fahri karena Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman telah menandatangani surat keputusan DPP yang telah dibuat oleh Majelis Tahkim mengenai pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan di PKS. (red)